Wamenag Kunjungi Guru Honorer di Cirebon, Janji Perbaikan Kesejahteraan Guru Madrasah

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Wakil Menteri Agama RI, Dr KH Romo R Muhamad Syafi’i SH MHum, mendatangi kediaman guru honorer, Nono Suharyono, di Blok Kedung Menjangan, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Senin (24/11).

Nono merupakan salah seorang guru honorer di MI Darulmasholeh. Ia hidup dalam keterbatasan. Gaji yang diterimanya tidak cukup untuk kebutuhan makan sepekan, nilainya hanya sebesar Rp280 ribu per bulan.

Namun, Nono tidak pasrah dengan keadaan. Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, Nono terus berjuang bersama istrinya mengelola jasa laundry manual. Ia mencuci, sementara sang istri menyetrika, sembari tetap mengajar dan mencari pekerjaan serabutan lainnya.

Di rumah sederhana tersebut, Wamenag menyaksikan langsung bagaimana seorang pendidik bertahan demi mencerdaskan generasi muda, meski kesejahteraan jauh dari layak.

Melihat kondisi itu, Wamenag tak kuasa menyembunyikan rasa haru. Ia menyebut Nono sebagai simbol perjuangan guru madrasah yang tetap mengabdi meski negara belum sepenuhnya hadir memberikan hak kesejahteraan mereka.

“Pak Nono ini gambaran nyata nasib banyak guru madrasah. Mereka mengabdi untuk mencerdaskan bangsa, tetapi terkendala regulasi, teknis, dan kebijakan politik sehingga hak kesejahteraannya belum terpenuhi,” ujarnya.

Dalam kunjungannya, Wamenag juga menyinggung komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang selama ini dinilai memiliki kepedulian besar terhadap rakyat kecil.

“Bapak Presiden itu, jangankan guru, rakyat biasa pun beliau perhatikan. Profesi apa pun harus dihargai. Kisah seperti ini harus sampai kepada beliau,” tegasnya.

Wamenag menambahkan, kisah Nono akan menjadi bahan evaluasi Kementerian Agama untuk mempercepat pembenahan data guru madrasah, terutama mereka yang belum lulus PPG atau belum masuk skema PPPK.

Ia menargetkan tidak ada lagi guru madrasah yang menerima honor di bawah Rp2 juta tahun depan.

“Saya akan sampaikan kepada Presiden. Target kita, tahun depan tidak boleh ada guru madrasah yang gajinya di bawah Rp2 juta,” ujarnya.

Ia berharap peristiwa ini menjadi dorongan moral bagi pemerintah untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan guru madrasah di seluruh Indonesia.

“Mereka adalah penjaga masa depan bangsa. Kalau bukan kita yang memperjuangkan mereka, siapa lagi?” tutupnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Barat, H Dudu Rohman SAg MSi yang mendampingi kunjungan tersebut, membenarkan bahwa kondisi seperti yang dialami Pak Nono bukan kasus tunggal.

“Kisah Pak Nono membuka mata kita. Banyak guru yang kondisinya serupa, bahkan mungkin lebih berat,” kata H Dudu, didampingi Plt Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon H Slamet. 

Ia menambahkan, ketimpangan kesejahteraan sangat dipengaruhi status kepegawaian. Guru PNS dan guru bersertifikasi relatif aman, tetapi guru honorer, terutama yang belum sertifikasi, sering kali hanya menerima antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

"Bahkan ada yang jauh di bawah itu," tukasnya. (zen)

Sumber: