Naming Right BT Batik Trusmi Dibatalkan, Picu Reaksi, Sebut Investasi Sulit Masuk

CIREBON - Naming rights BT Batik Trusmi di Stasiun Cirebon menyedot perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Pro kontra muncul menanggapi kerja sama naming rights PT KAI dan BT Batik Trusmi, hingga akhirnya kerja sama tersebut dibatalkan sehari menjelang diresmikan.

Baik PT KAI, BT Batik Trusmi, dan pihak yang kontra atas naming rights di Stasiun Cirebon mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (2/10). Sejumlah pihak menyayangkan kerja sama yang batal terjadi itu. 

Keputusan tersebut diikuti dengan pencabutan nama BT Batik Trusmi, yang sebelumnya sempat tertera dalam penamaan Stasiun Cirebon. Saat pro dan kontra masih berlangsung, papan BT Batik Trusmi pada Stasiun Cirebon ditutupi kain hitam.

Kerja sama naming rights antara BT Batik Trusmi dan PT KAI sebelumnya menyepakati penamaan BT Batik Tursmi pada Stasiun Cirebon. Launching perubahan nama Stasiun Cirebon menjadi Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi rencananya digelar pada 1 Oktober 2025.

Namun, kerja sama naming rights itu mendapat kritikan tajam dari masyarakat luas, terutama dari anggota DPRD Kota Cirebon dan para budayawan Cirebon. 

Hingga akhirnya, PT KAI memutuskan untuk menunda peluncuran perubahan nama Stasiun Cirebon menjadi Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi pada 30 September 2025.

Tokoh Muda Cirebon, Peter Nobel Bastian turut buka suara atas batalnya kerja sama naming right tersebut. Dalam unggahannya, Peter menyebut, kerja sama naming right merupakan kewenangan dua belah pihak. 

"Tidak tegas. Sudah benar Batik Trusmi, naming right kan itu antara dua perusahaan di lahan usahanya," ujar Peter, Jumat (3/10).

Peter menambahkan, tak ada yang salah dengan naming right tersebut. Terlebih, nama Kejaksan pada Stasiun Cirebon Kejaksan tetap digunakan. 

"Terkait BCB (Benda Cagar Budaya), namanya tetap Stasiun Cirebon (CN) tetap disebut Kejaksan dengan ditambah BT Batik Trusmi," jelas Peter.

Pergantian nama objek vital di Cirebon juga pernah dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada Gedung Negara menjadi Bale Jaya Dewata. Walau menuai pro-kontra, pergantian nama tersebut tetap terjadi.

"Selerti KDM ganti nama Gedung Negara dipermasalahkan, ketika tidak ada perhatian. Sampai diambil kembali oleh provinsi. Tidak masalah karena itu di lahan provinsi, mungkin itu sebab investasi sulit masuk," kata Peter. 

Postingan itu menuai reaksi beragam. Kebanyakan menyayangkan alotnya pelebaran bisnis di Cirebon yang terhalang reaksi pihak-pihak lain. "Banyak yang nggak paham naming right. Emosi doang yang digedein," ujar Angga, netizen. (wan)

Sumber: