Maklumat Ulama NU Madura: Menjaga Khittah dan Mendukung Otoritas Syuriah PBNU

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Forum alim ulama se-Madura yang bertempat di Ndalem Kasepuhan Kiai Kholil, Pesantren Annuriyah, Demangan, Bangkalan pada malam 2 Desember 2025, akhirnya mengeluarkan sikap tegas untuk merespon dan mengungkapkan keprihatinannya secara mendalam terhadap dinamika serta "kegaduhan" yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Forum ini diselenggarakan setelah usaha batin (munajat) dilakukan.

Hadir beberapa kiai kharismatik Madura diantaranya adalah KH Muhamad Faisol Anwar (pengasuh PP. Annuroniyah/Bani Cholil), KH Ali Ridlo Hasyim (PP. Dalailul Khoirot Pasuruan), KH Musyaffak Fauzi (PP. Mojosari Nganjuk), KH Syafiuddin Abd Wahid  (Sampang), KH Wahdi Musyafa' (Pamekasan), KH Syafik Rofii (Bangkalan/Bani Cholil), KH Muadz Makki (PP. Asshomadiyah Burneh Bangkalan), KH Mundzir Abdurohman, KH Muhamad Rowi Munir (PP.Arrowiyah Bangkalan), dan KH Ali Rahbini (Pamekasan) dll.

BACA JUGA:7 Prestasi Gus Yahya Selama Menjabat Ketum PBNU, Versi Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia

Maklumat yang dihasilkan mencerminkan kearifan lokal ulama pesantren yang mengedepankan ketenangan, persatuan, dan kepatuhan terhadap struktur tertinggi organisasi. Ada tiga poin utama maklumat tersebut, yang secara kuat mendukung peran Syuriah dan Rais Aam PBNU dalam menyelesaikan krisis organisasi.

1. Keprihatinan Mendalam atas "Kegaduhan" di PBNU

Poin pertama yang menyatakan keprihatinan mendalam atas kegaduhan di PBNU adalah manifestasi dari prinsip fundamental NU, yaitu menjaga marwah organisasi dan ketenangan umat (Nahdliyin). Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, stabilitas PBNU sangat vital, tidak hanya untuk internal warga NU, tetapi juga bagi stabilitas nasional.

Kegaduhan internal, yang belakangan ini diwarnai polemik pelanggaran berat dan perbedaan pandangan antara jajaran Syuriah dan Tanfidziyah, dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan publik dan mengganggu khidmah NU kepada umat. Pernyataan ulama Madura ini berfungsi sebagai alarm moral, mengingatkan semua pihak di PBNU bahwa jabatan adalah amanah, dan perselisihan yang berlarut-larut bertentangan dengan semangat ukhuwah an-nahdliyah (persaudaraan Nahdliyah) yang diajarkan oleh para pendiri, termasuk Syaikhona Kholil Bangkalan.

2. Pasrah Sepenuhnya pada Alim Ulama (Syuriah) selaku pemegang Otoritas Tertinggi Nahdlatul Ulama

Poin kedua, yakni memasrahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada alim ulama (Syuriah) selaku pemegang otoritas tertinggi di organisasi Nahdlatul Ulama, adalah penegasan kembali peran sentral Syuriah sebagai majelis tinggi dan pengawas spiritual organisasi. Dalam struktur NU, Syuriah memiliki kewenangan tertinggi dalam urusan keagamaan dan penentu kebijakan strategis yang mengikat jajaran Tanfidziyah (eksekutif harian).

Dukungan penuh dari ulama Madura ini memberikan mandat moral dan legitimasi yang kuat bagi jajaran Syuriah untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis demi menciptakan suasana kondusif. Hal tersebut menggarisbawahi bahwa solusi krisis PBNU harus datang dari mekanisme internal yang sah, dipandu oleh kearifan para kiai sepuh, bukan melalui intervensi eksternal atau "jalan pintas" yang berpotensi memecah belah. Jadi sikap ini memperkuat posisi Syuriah dalam menjalankan fungsi pengawasannya, termasuk ketika menerbitkan surat tabayun atau langkah organisatoris lainnya.

3. Mengajak Nahdliyin untuk Tenang dan Mempererat Ukhuwah

Poin ketiga yang mengajak Nahdliyin untuk tenang dan mempererat persaudaraan adalah seruan untuk menjaga solidaritas di tingkat akar rumput. Ini penting untuk mencegah konflik elite PBNU merembet menjadi perpecahan di tingkat wilayah, cabang, hingga ranting.

Tiga poin tersebut menekankan pentingnya menjaga etika berorganisasi dan menghindari spekulasi atau provokasi yang dapat memperkeruh suasana. Ulama Madura mengingatkan bahwa di atas segalanya, persatuan umat adalah prioritas tertinggi dalam bingkai ajaran ahlusunah wal jamaah annahdliyah.

Maklumat ini secara implisit juga mendukung penuh langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh otoritas lembaga tertinggi NU untuk menyelesaikan krisis, termasuk rencana Rapat Pleno PBNU pada tanggal 9-10 Desember 2025 di Hotel Sultan. Rapat pleno ini diagendakan untuk membahas penetapan Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum PBNU, jika diperlukan, serta persiapan Muktamar Percepatan.

Sumber: