Ratusan Ribu Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, DPRD Soroti Validitas Data Kemiskinan
SOROTAN. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Heriyanto menyoroti validitas data kemiskinan. FOTO : DOC/RAKYAT CIREBON--
CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Penonaktifan kepesertaan BPJS PBI bagi ratusan ribu warga di Kabupaten Cirebon menuai sorotan.
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Heriyanto ST, menyebut persoalan ini berakar pada lemahnya validasi data kemiskinan yang hingga kini belum juga tuntas.
Heriyanto mengungkapkan, keluhan masyarakat terkait BPJS nonaktif kerap ia terima secara langsung. Warga mempertanyakan alasan kepesertaan mereka dihentikan, padahal sebelumnya masih dapat digunakan untuk layanan kesehatan.
“Banyak masyarakat datang ke rumah dan mempertanyakan kenapa BPJS mereka tiba-tiba tidak aktif. Informasi yang kami terima, ini berkaitan dengan sistem desil,” kata Heriyanto, Kamis (8/1).
Politikus Partai Demokrat tersebut menjelaskan, desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dijadikan dasar penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah menetapkan kelompok desil satu hingga lima sebagai penerima bantuan. Namun, penerapan sistem tersebut di lapangan masih jauh dari kata ideal.
Ia mempertanyakan akurasi data yang digunakan pemerintah daerah. Pasalnya, masih banyak warga yang secara kasat mata hidup dalam keterbatasan, justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan.
“Apakah data desil ini benar-benar valid? Faktanya, masih banyak masyarakat tidak mampu yang justru tidak masuk dalam kelompok penerima,” tegasnya.
BACA JUGA:Harga Emas Antam Hari Ini Kamis, 08 Januari 2026 Merosot. Cek Selengkapnya!
Heriyanto menilai persoalan data kemiskinan di Kabupaten Cirebon terus berulang dari tahun ke tahun, meski anggaran pendataan selalu tersedia. Menurutnya, pendekatan administratif semata tidak cukup untuk menghasilkan data yang akurat.
“Jawaban klasik seperti ‘silakan diusulkan lewat desa atau puskesos’ tidak lagi relevan. Yang dibutuhkan adalah verifikasi langsung di lapangan,” ujarnya.
Ia mendorong dinas terkait untuk melakukan survei faktual dengan turun langsung ke masyarakat. Bahkan, menurutnya, cukup mengambil satu desa sebagai sampel untuk membuktikan keseriusan dalam memperbaiki kualitas data.
“Datangi rumah warga, lihat kondisi riilnya. Cocokkan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Tidak sedikit warga menilai penerima bantuan justru berasal dari kelompok yang tergolong mampu, sementara warga miskin terabaikan.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, data kemiskinan tidak akan pernah benar. Apalagi sekarang muncul informasi sekitar 160 ribu peserta BPJS dinonaktifkan,” ungkapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, H Muchyidin SSos, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ia mengaku menerima informasi bahwa jumlah peserta BPJS yang dinonaktifkan cukup besar, meski angka pastinya masih perlu diklarifikasi.
“Kami akan mengagendakan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bappelitbangda untuk memastikan data yang sebenarnya,” ujarnya singkat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, membenarkan adanya penonaktifan BPJS Kesehatan bagi lebih dari 100 ribu warga. Data tersebut bersumber dari DTSEN yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik yang tergolong miskin maupun mampu.
BACA JUGA:Bansos BPNT Rp600.000 Mulai Cair, Simak Kapan Jadwal dan Cara Cek Penerima
Menurut Hafidz, bantuan sosial hanya diberikan kepada masyarakat pada kelompok desil satu hingga lima. Desil satu hingga empat berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), sementara desil satu hingga lima mendapatkan PBI dan bantuan sembako.
“Desil enam hingga sepuluh dikategorikan sebagai masyarakat mampu dan tidak masuk sasaran bantuan,” jelasnya.
Dia menambahkan, penentuan status kesejahteraan tidak hanya dilihat dari penghasilan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, kepemilikan aset, serta kelayakan tempat tinggal.
“Dengan indikator yang lebih komprehensif, pemerintah berupaya menyusun data by name by address agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (zen)
Sumber: