PDIP Tegas Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – PDI Perjuangan menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. 

Penolakan tersebut dinilai bukan sekadar sikap politik, melainkan berlandaskan ideologi, konstitusi, dan sejarah perjuangan demokrasi.

Disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:HMI Warning Pemda Soal Banjir Hingga Penggundulan Hutan di Cirebon

BACA JUGA:Galian di Bukit Plangon Disorot, DPRD Nilai Berkontribusi pada Banjir Sumber

Menurutnya, Pilkada langsung merupakan hasil panjang perjuangan rakyat pasca reformasi 1998, setelah bertahun-tahun hak politik masyarakat dibatasi oleh sistem kekuasaan yang sentralistik.

“Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah tonggak penting demokratisasi. Itu lahir dari aspirasi rakyat dan tidak bisa ditarik mundur,” ujarnya.

Ia menegaskan, mekanisme Pilkada melalui DPRD merupakan praktik lama. Tidak sejalan dengan semangat reformasi. Selain itu, sistem tersebut dinilai mengurangi partisipasi rakyat dan melemahkan legitimasi kepala daerah.

BACA JUGA:Harga Emas Antam Kembali Naik Menjadi Rp 2.675.000 per Gram, Cek Daftar Terbarunya dan Siapkan Investasi

Pilkada langsung, lanjutnya, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan pemimpinnya sekaligus menjadi instrumen kontrol sosial terhadap kekuasaan daerah.

Presiden ke lima itu juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 110/PUU-XXIII/2025 telah menegaskan Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagaimana amanat Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

“Putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, wacana Pilkada melalui DPRD tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya.

BACA JUGA:Investor Pembangunan Plangon Diingatkan Jaga Kelestarian Lingkungan

BACA JUGA:Tahun 2026, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Menargetkan Retribusi Parkir Rp2,6 Miliar

PDIP, berkomitmen berada di garis terdepan dalam menjaga hak politik rakyat dan memastikan demokrasi tidak mengalami kemunduran.

“Reformasi harus dijaga dan diperkuat, bukan dilemahkan secara perlahan,” pungkasnya. (zen/rls)

Sumber: