Membaca Pertemuan Presiden Prabowo dan Akademisi dalam Perspektif Nilai Pancawaluya

Oleh: Sopidi*

PERTEMUAN Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan para rektor dan profesor perguruan tinggi di awal Januari 2026 menandai sebuah momen politik pendidikan yang penting. Di tengah transisi kepemimpinan nasional, forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial atau administratif, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa pendidikan tinggi dan komunitas intelektual ditempatkan sebagai aktor strategis dalam pembangunan bangsa.

Dalam konteks ini, menarik untuk membaca peristiwa tersebut tidak hanya sebagai kebijakan teknokratis, tetapi sebagai fenomena neoumena, yakni peristiwa yang mengandung makna lebih dalam dari sekadar apa yang tampak secara empiris.

Konsep neoumena mengajak kita melampaui fenomena lahiriah menuju makna, nilai, dan orientasi filosofis yang tersembunyi di balik tindakan politik.

Catatan ini berupaya mengkaji pertemuan Presiden Prabowo dengan rektor dan profesor sebagai peristiwa politik pendidikan, dengan menggunakan pendekatan neoumena serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancawaluya, sebuah paradigma etis-budaya yang berkembang di Jawa Barat dan semakin relevan sebagai fondasi pendidikan berkarakter Indonesia.

Neoumena dalam politik pendidikan: Kerangka Konseptual

Dalam filsafat klasik, terutama pemikiran Immanuel Kant, noumena merujuk pada “Das Ding An Sich”, realitas pada dirinya sendiri yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh pengalaman inderawi.

Dalam konteks kontemporer, istilah neoumena dapat dimaknai sebagai upaya pembacaan ulang realitas sosial-politik dengan menekankan dimensi nilai, kesadaran, dan orientasi batiniah kebijakan publik.

politik pendidikan sering kali terjebak pada tataran fenomena: angka partisipasi, peringkat universitas, anggaran, dan regulasi. Namun, pendekatan neoumena menuntut pertanyaan yang lebih mendasar, untuk apa pendidikan diarahkan? Nilai apa yang ingin dibentuk oleh negara melalui pendidikan tinggi? Siapa subjek utama pembangunan pengetahuan: negara, pasar, atau manusia berbudaya?

Pertemuan Presiden dengan para rektor dan profesor, dalam kerangka neoumena, dapat dibaca sebagai upaya konsolidasi makna pendidikan nasional, bukan sekadar konsolidasi institusional.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan rektor dan profesor: Makna politik pendidikan

Secara fenomenologis, pertemuan tersebut menampilkan negara yang ingin “mendengar” suara akademisi. Namun secara neoumenal, terdapat pesan yang lebih dalam: negara membutuhkan legitimasi intelektual dan moral dalam merancang arah pembangunan nasional.

Ada setidaknya tiga makna politik pendidikan yang dapat ditangkap:

1. Reposisi Intelektual dalam Negara.

Dengan mengumpulkan rektor dan profesor, Presiden menempatkan perguruan tinggi bukan sebagai pelaksana kebijakan semata, tetapi sebagai co-creator kebijakan publik. Ini menandai pergeseran dari model negara yang instruktif menuju negara yang deliberatif.

2. Pendidikan sebagai Pilar Kedaulatan.

Dalam berbagai narasi publik, Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa, ketahanan nasional, dan kedaulatan. Pendidikan tinggi, dalam konteks ini, diposisikan sebagai mesin produksi pengetahuan strategis, bukan sekadar pencetak ijazah.

3. Etika Kekuasaan dan Pengetahuan.

Pertemuan ini juga menyiratkan pengakuan bahwa kekuasaan tanpa pengetahuan akan rapuh, dan pengetahuan tanpa nilai akan kehilangan arah. Di sinilah dimensi etis politik pendidikan menjadi krusial.

Pancawaluya sebagai Nilai Dasar politik pendidikan

Nilai-nilai Pancawaluya, yang secara konseptual mencakup dimensi cageur (sehat), bageur (bermoral), bener (berkebenaran), pinter (berpengetahuan), dan singer (berdaya saing/aktif), menawarkan kerangka etik dan kultural yang kontekstual bagi politik pendidikan Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

Jika dibaca dalam konteks pertemuan Presiden dengan komunitas akademik, Pancawaluya tidak sekadar menjadi nilai lokal, tetapi prinsip universal yang berakar pada budaya bangsa.

1. Cageur: Pendidikan yang Sehat secara Sistemik

politik pendidikan harus menciptakan sistem yang sehat: transparan, adil, dan bebas dari komersialisasi berlebihan. Perguruan tinggi tidak boleh terjebak dalam logika pasar semata, tetapi harus menjaga kesehatan moral dan intelektualnya.

2. Bageur: Etika Akademik dan Kepemimpinan.

Pertemuan Presiden dengan profesor juga menegaskan pentingnya keteladanan moral. Pendidikan tinggi harus melahirkan pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan berempati.

3. Bener: Kebenaran Ilmiah sebagai Fondasi Kebijakan.

Dalam era disinformasi, politik pendidikan harus berpihak pada kebenaran ilmiah. Profesor dan rektor memiliki tanggung jawab menjaga kebijakan publik tetap berbasis bukti (evidence-based policy).

4. Pinter: Kecerdasan yang Kontekstual.

Kecerdasan yang dimaksud bukan hanya penguasaan teknologi, tetapi kemampuan membaca realitas sosial Indonesia yang majemuk. Pendidikan tinggi harus menjadi ruang dialektika antara ilmu global dan kearifan lokal.

5. Singer: Daya Gerak dan Keberanian Berinovasi.

Singer mencerminkan sikap progresif dan adaptif. politik pendidikan tidak boleh defensif, tetapi berani melakukan lompatan inovatif untuk menjawab tantangan global.

Neoumena Pancawaluya dalam Kepemimpinan Nasional

Jika Pancawaluya dibaca secara neoumenal, maka pertemuan Presiden Prabowo dengan rektor dan profesor dapat dipahami sebagai upaya menyatukan kesadaran kolektif bangsa. Negara tidak hanya mengatur pendidikan, tetapi berusaha membangun etos kebangsaan melalui pendidikan.

Dalam konteks ini, Presiden bertindak bukan sekadar sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai penjaga arah nilai (guardian of values).
Sementara para rektor dan profesor berperan sebagai penafsir nilai dan penggerak kesadaran publik.

Relasi ini idealnya bersifat dialogis, bukan subordinatif. Pendidikan tinggi harus tetap kritis, tetapi juga konstruktif. Negara harus kuat, tetapi tidak otoriter terhadap kebebasan akademik.

Implikasi Kebijakan politik pendidikan

Dari pembacaan neoumena dan Pancawaluya, terdapat beberapa implikasi strategis bagi politik pendidikan Indonesia:
Penguatan Otonomi Akademik Berbasis Etika
Otonomi perguruan tinggi harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan sosial.
Integrasi Nilai Budaya dalam Kebijakan Pendidikan Nasional Nilai-nilai lokal seperti Pancawaluya perlu diarusutamakan sebagai bagian dari karakter pendidikan nasional.
Kemitraan Negara - Akademisi yang Setara Pertemuan semacam ini harus berlanjut dalam bentuk forum kebijakan deliberatif yang berkelanjutan.

Reorientasi Pendidikan Tinggi sebagai Ruang Produksi Makna Pendidikan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja, tetapi manusia berkesadaran kebangsaan.

Penutup

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para rektor dan profesor, jika dibaca secara dangkal, mungkin hanya tampak sebagai agenda politik rutin. Namun melalui pendekatan neoumena, peristiwa ini mengandung makna yang lebih dalam: upaya membangun fondasi nilai politik pendidikan Indonesia.

Nilai-nilai Pancawaluya menawarkan kerangka etik dan kultural yang relevan untuk memastikan bahwa pendidikan nasional tidak kehilangan jiwanya di tengah arus globalisasi dan pragmatisme. Pendidikan yang cageur, bageur, bener, pinter, dan singer bukan hanya cita-cita lokal, melainkan kebutuhan nasional.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana negara dan kaum intelektual bersama-sama memaknai pendidikan, bukan sekadar sebagai instrumen pembangunan, tetapi sebagai jalan kebudayaan dan peradaban bangsa. []

*Penulis merupakan akademisi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sekaligus mantan Ketua KPU Kabupaten Cirebon Periode 2019-2024

Sumber: