Perkuat Pengawasan PDPB, Bawaslu Rutin Turun ke Kelurahan

CIREBON - Pada masa non tahapan, baik Pemilu maupun Pilkada ini, Bawaslu terus memperkuat konsolidasi pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2026.

Penguatan pengawasan tersebut, salah satunya dilakukan melalui program Bawaslu Turun ke Kelurahan (Baturan) yang rutin dilaksanakan.

Program ini mulai dijalankan oleh Bawaslu Kota Cirebon pada Januari ini, dan setidaknya sudah berjalan di dua kelurahan yang disambangi, yakni Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi.

BACA JUGA:Diguyur Hujan Sejak Pagi Hari, Langganan Banjir Terpantau Aman

Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Situ Sihatul Afiah mengungkapkan Baturan merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan PDPB di tahun ini.

"Ini merupakan salah satu langkah strategis yang kami lakukan untuk lebih memaksimalkan pengawasan terhadap proses PDPB," ungkap Devi kepada Rakyat Cirebon. 

Disebutkan Devi, kelurahan merupakan bagian dari jajaran pemerintah daerah di level terbawah yang memiliki peran strategis dalam memotret kondisi terkini kependudukan. 

BACA JUGA:Hyundai New Creta vs Honda HR-V 2026: Mana SUV Paling Worth it untuk Keluarga Muda?

"Sehingga kami melibatkan lurah beserta jajarannya untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif, dalam konteks PDPB," kata Devi. 

Senada, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri mengungkapkan bahwa program Baturan ini sejalan dengan amanat dalam Surat Edaran Bawaslu RI nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam SE tersebut, Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota diamanatkan untuk berkoordinasi dengan stakeholder, salah satunya pemerintahan tingkat desa dan kelurahan. 

BACA JUGA:Investasi Mudah Dan Aman Lewat Aplikasi DANA

"Program Baturan yang digulirkan Bawaslu Kota Cirebon ini adalah pelaksanaan SE tersebut," jelas Fajri.

Melalui program Baturan ini, Fajri mengharapkan kedepan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan PDPB. 

Sumber: