Tambang Batu Ilegal Ditutup, Transisi Ekonomi Warga Eks Penambang Jadi Perhatian Pemkab

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID, KUNINGAN - Penertiban tambang batu ilegal di kaki Gunung Ciremai pasca inspeksi mendadak Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) tak hanya menyisakan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka babak baru problem sosial-ekonomi warga.

Dalam kunjungan terbaru Bupati Dian Rachmat Yanuar Di Desa Cileuleuy, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Rabu (4/2), sejumlah warga yang sebelumnya menggantungkan hidup dari aktivitas tambang kini berada di persimpangan masa depan. Mereka Curhat terkait penghasilan kedepan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan skema kompensasi berupa alih profesi menjadi tenaga penanam pohon di kawasan lereng Gunung Ciremai. Dalam tayangan kanal YouTube KDM, upah yang dijanjikan berada di kisaran satu koma lima juta rupiah per bulan.  Eks penambang harus melewati pendataan terlebih dahulu, skema ini dimaksudkan sebagai jalan tengah antara pemulihan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi warga.

Namun di lapangan, transisi tersebut belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran masyarakat. Pekerjaan penanaman pohon bersifat temporer dan bergantung pada proyek, sementara kebutuhan hidup keluarga harus dipenuhi setiap hari, berkelanjutan.

Kondisi inilah yang mendorong Bupati  turun langsung menemui para eks penambang, penutupan tambang batu ilegal merupakan keputusan yang tidak bisa ditawar demi kelestarian lingkungan dan keselamatan warga. Namun demikian, pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap dampak ekonomi yang timbul.

“Pemerintah secara resmi telah menutup aktivitas tambang batu ilegal di Cileuleuy, Cigugur, demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan warga. Saya hadir langsung untuk mendengarkan keluh kesah para pekerja yang merasa kehilangan mata pencaharian, karena bagi kami, penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan solusi bagi keberlangsungan hidup masyarakat,” ujar Dian.

Menurutnya, Gubernur Jawa Barat telah menyiapkan opsi lapangan kerja baru bagi para mantan pekerja tambang untuk beralih profesi sebagai tenaga penanam pohon di lereng Gunung Ciremai. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan tengah menyiapkan pendampingan lanjutan di sektor pertanian dan perdagangan agar warga memiliki sumber penghasilan yang lebih aman dan berkelanjutan.

“Kami memahami masa transisi ini tidak mudah, namun ini adalah langkah penting untuk menyelamatkan ekosistem kita. Pemerintah tidak akan membiarkan warga berjalan sendiri. Kami berkomitmen memberikan pelatihan dan fasilitas yang dibutuhkan agar warga Cileuleuy tetap bisa berdaya tanpa harus merusak alam,” kata Dian.

Dari pengamatan redaksi, alih profesi eks penambang ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. 

Penanganannya tidak bisa parsial, melainkan membutuhkan kerja lintas sektor organisasi perangkat daerah. Setelah masa penanaman pohon selesai, warga tetap membutuhkan pekerjaan lanjutan untuk menopang perekonomian keluarga.

Salah satu opsi yang banyak disuarakan warga adalah beralih ke sektor pertanian. Namun pilihan ini tidak sesederhana teori. Diperlukan pendampingan intensif dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, mulai dari pelatihan teknis, penyediaan sarana produksi, hingga pendampingan pascatanam agar warga benar-benar mampu bertani secara mandiri.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah ketersediaan lahan. Tidak semua eks penambang memiliki tanah garapan. Tanpa skema pemanfaatan lahan, baik melalui kerja sama, perhutanan sosial, maupun pola lain yang legal, alih profesi ke sektor pertanian berpotensi menemui jalan buntu. 

Selain itu, faktor permodalan awal juga menjadi kendala serius yang harus dipikirkan sejak awal.

Alternatif lainnya adalah mendorong eks penambang masuk ke sektor perdagangan dan usaha mikro kecil menengah. Namun opsi ini pun menuntut kesiapan serius.

Sumber: