Pokir Dewan Prioritaskan Infrastruktur, Banjir, dan Kesehatan

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Beragam persoalan tengah dirasakan masyarakat Kabupaten Cirebon. Mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, banjir, hingga layanan kesehatan.

Semuanya, terangkum dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD tahun 2027, yang disampaikan melalui paripurna penyampain Pokir tahun 2027, Selasa (3/3).

BACA JUGA:DPRD Dorong Perbaikan Saluran Air, Cegah Potensi Banjir

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH menegaskan, pokir yang diajukan bukan sekadar formalitas daftar usulan. Seluruhnya merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat.

Dihimpun melalui kegiatan reses, inspeksi mendadak (sidak), hingga rapat dengar pendapat (RDP) di masing-masing daerah pemilihan.

BACA JUGA:Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Tinjau Warga dengan BPJS Kesehatan Nonaktif

Menurutnya, persoalan jalan rusak masih menjadi keluhan paling dominan. Selain itu, penanganan banjir dan peningkatan kualitas layanan kesehatan juga terus disuarakan warga dalam berbagai kesempatan.

“Isu infrastruktur jalan, penanggulangan banjir, dan pelayanan kesehatan memang paling banyak disampaikan masyarakat. Semua kami rangkum dan kami dorong menjadi program prioritas,” ujarnya.

BACA JUGA:HMI Cirebon Evaluasi Setahun Kinerja Bupati, Soroti Jalan Rusak hingga Reformasi Birokrasi

Ia menjelaskan, pokir memiliki posisi strategis dalam proses pembangunan daerah. Penghubung antara aspirasi masyarakat dengan perencanaan resmi pemerintah daerah. Seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan mekanisme tersebut, aspirasi warga diharapkan tidak berhenti sebatas wacana, melainkan benar-benar terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan.

BACA JUGA:Bappelitbangda Ingatkan Dewan Soal Pokir

“Pokir ini adalah suara masyarakat. DPRD berkomitmen mengawal agar setiap usulan bisa direalisasikan sesuai kebutuhan dan skala prioritas,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman, menyambut positif pokir yang disampaikan DPRD. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kabupaten Cirebon.

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Cirebon Pastikan Tak Ada Pengurangan Hak Buruh PT Long Rich Indonesia

“Ini bentuk kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD. Dengan sinergi yang solid, visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon bisa lebih cepat terwujud,” katanya.

Pemerintah daerah berharap, pokir yang telah diajukan benar-benar mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Cirebon secara berkelanjutan. (zen)

Sumber: