Tak Ada Halal Bihalal, Paripurna DPRD Cirebon Diwarnai Protes Anggota Dewan

Tak Ada Halal Bihalal, Paripurna DPRD Cirebon Diwarnai Protes Anggota Dewan

INTERUPSI. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mahmud Jawa saat menyampaikan interupsi dalam rapat Paripurna, Kamis (26/3). FOTO : ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKYAT CIREBON--

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pasca libur Lebaran, Kamis (26/3) diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan. Penyebabnya, agenda pertama DPRD setelah Idulfitri langsung menggelar rapat paripurna.

Yakni persetujuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), hantaran bupati terhadap Raperda dan Hantaran Pemrakarsa terhadap Raperda Inisiatif DPRD, tanpa didahului kegiatan halal bihalal.

Tradisi saling bermaafan yang biasanya digelar setiap tahun itu dipersoalkan sejumlah legislator. Mereka menilai, kegiatan halal bihalal merupakan budaya yang seharusnya tetap dijaga di lingkungan DPRD.

Interupsi pertama disampaikan anggota Fraksi Demokrat, Mahmud Jawa. Ia mempertanyakan alasan tidak digelarnya kegiatan halal bihalal tahun ini.

“Sebelum agenda persetujuan Raperda dilaksanakan, saya Mahmud Jawa, meskipun bagian dari Fraksi Demokrat, tapi atas nama pribadi ingin mempertanyakan kenapa tahun ini tidak ada halal bihalal,” ujarnya dalam rapat paripurna.

Mahmud menilai, halal bihalal merupakan tradisi yang sudah melekat dalam budaya masyarakat Indonesia, bahkan sejak lama diajarkan di lingkungan pendidikan.

“Padahal itu budaya kita. Kita sudah diajarkan sejak SD untuk melaksanakannya. Kenapa ketika kita sudah berada di posisi strategis di DPRD yang punya fungsi anggaran, justru tidak bisa melaksanakan halal bihalal,” katanya.

Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan tersebut selalu digelar. Karena itu ia menyayangkan jika tradisi tersebut kini dihilangkan.

“Apakah sekarang cukup hanya melalui grup WhatsApp saja atau sekadar menyampaikan permohonan maaf lewat mikrofon dari tempat duduk masing-masing,” sindirnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan, Lukman Hakim. Ia bahkan menyampaikan sindiran bernada satire terkait kemungkinan alasan anggaran.

“Kalau seandainya alasan tidak adanya agenda halal bihalal karena tidak adanya anggaran, saya secara pribadi sanggup membiayai,” tegas Lukman.

Sementara itu, anggota Fraksi PKB juga sempat menyampaikan pantun bernuansa Lebaran sebagai bentuk permohonan maaf.
“Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH menjelaskan agenda halal bihalal sebenarnya sudah dibahas dan disampaikan kepada Sekretariat DPRD.

Menurutnya, kegiatan tersebut sempat diagendakan. Namun ada usulan agar pelaksanaannya disatukan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon.

“Sudah disampaikan ke Sekwan dan sebenarnya sudah diagendakan. Tapi ada juga yang mengusulkan agar disatukan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon,” katanya.

Meski sempat diwarnai interupsi, rapat paripurna tetap dilanjutkan. (zen)

Sumber: