Terancam, Nelayan Desak Presiden Prabowo Tetapkan Harga BBM Khusus

INDRAMAYU - Massa gabungan nelayan di Kabupaten Indramayu melakukan aksi protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non subsidi, Senin (4/5/2026). Kebijakan ini dinilai mengancam keberlangsungan sektor perikanan tangkap, sehingga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan harga khusus solar non subsidi bagi para nelayan.

Aksi ratusan nelayan tangkap ini dilakukan dalam mimbar bebas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong. Di lokasi aksi tidak terdapat aktivitas lelang, bahkan lebih dari 100 kapal sudah bersandar sejak dua bulan lalu akibat mahalnya harga solar non subsidi. Kemungkinannya, produksi perikanan tangkap akan terhenti.

Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura (GNP), Kajidin, menyampaikan bahwa produksi perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu terus berkembang. Bahkan telah memberikan kontribusi sangat baik di tingkat provinsi dan nasional. Juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya pesisir Indramayu.

Namun saat ini, produksi perikanan tangkap terus mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini dipengaruhi kenaikan harga solar industri atau non subsidi yang semakin mahal. Ditambah lagi, nelayan juga kesulitan mendapatkannya untuk mendukung aktivitas produksinya.

"Kenaikan harga solar industri yang sangat tinggi, mahal, dan kesulitan memperoleh BBM non subsidi saat ini, khususnya BBM jenis solar industri untuk kapal diatas 30 GT berdampak pada menurunnya aktivitas penangkapan ikan di laut, dan penumpukan kapal perikanan yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Karangsong. Juga berpotensi menurunkan produksi perikanan tangkap dan juga pendapatan nelayan," ungkap Kajidin didampingi Sekretaris GNP, Robani Hendra Permana.

Menurutnya, penumpukan kapal di pelabuhan mengakibatkan pula meningkatknya pengangguran, tingkat kriminalitas, dan menurunnya minat pemodal di bisnis perikanan tangkap.

Ia menyebutkan, para nelayan menyayangkan sejumlah kebijakan. Di antaranya kenaikan harga BBM non subsidi yang signifikan, belum adanya harga BBM non subsidi khusus untuk nelayan, tidak adanya peran pemerintah pusat dalam mengontrol harga ikan hasil tangkapan.

Serta gagalnya pasca produksi dengan adanya penataan Pelabuhan Pangkalan, namun tidak adanya upaya pemerintah pusat untuk menyediakan sarana yang memadai untuk alur proses produksi hasil perikanan.

Melalui aksi tersebut, Gerakan Nelayan Pantura menuntut pemerintah agar memberikan harga BBM solar non subsidi dengan harga khusus bagi nelayan kapal diatas 30 GT. "Kami juga menuntut kestabilan harga ikan nasional. Juga perubahan atas peraturan atau zonasi yang mengatur Pelabuhan Pangkalan," paparnya.

Adapun desakan kepada pemerintah disampaikan melalui surat yang dikirimkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Juga ditembuskan ke Bupati Indramayu, Gubernur Jawa Barat, dan kementerian terkait.

Saat ini, lebih dari seratus kapal yang bersandar di Pelabuhan Karangsong akibat mahalnya harga solar. Jumlah tersebut akan terus bertambah dengan kedatangan kapal-kapal yang saat ini masih berada di laut.

"Kapal-kapal yang bersandar ini karena tidak bisa melaut akibat harga solarnya mahal. Nanti kapal-kapal yang sekarang masih beroperasi di laut, kalau sudah pulang pasti tidak akan bisa berangkat lagi. Sekarang saja di TPI ini tidak ada aktivitas pelelangan," tandasnya. (tar)

Sumber: