Warga NU Menggugat Arah Organisasi

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Nahdlatul Ulama (NU) dinilai tengah menghadapi tantangan serius. Sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, dianggap mulai menjauh dari persoalan riil yang dihadapi warga. Juga masih dibayangi konflik elite dan praktik politik uang dalam proses pemilihan kepengurusan.

Sorotan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Besar (Mubes) Warga NU Cirebon Raya 2026 yang digelar di Cirebon, Selasa 16 Juni 2026.

Forum itu menjadi ruang refleksi sekaligus kritik terhadap arah perjalanan organisasi yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat akar rumput.

Rektor Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, KH Marzuki Wahid, mengatakan NU memiliki kekuatan sosial yang sangat besar. Dengan jumlah warga yang diperkirakan mencapai lebih dari 140 juta orang, NU seharusnya mampu menjadi kekuatan masyarakat sipil yang berdiri bersama rakyat.

Namun besarnya pengaruh tersebut perlu dipertanyakan manfaatnya bagi warga Nahdliyin. "NU adalah kekuatan besar yang bisa memengaruhi bahkan mengubah Indonesia. Tetapi pertanyaannya, apakah posisi strategis itu sudah digunakan secara tepat," katanya.

"Atau justru dimanfaatkan pihak lain sehingga pihak lain memperoleh manfaat dari NU sementara NU sendiri tidak memperoleh manfaat yang semestinya," kata Marzuki.

Menurut dia, NU tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai organisasi yang lahir dari rahim masyarakat. NU harus kembali hadir di tengah persoalan yang dihadapi petani, nelayan, pedagang kecil, guru honorer, serta kelompok-kelompok rentan lainnya.

"NU harus hadir bersama rakyat. Bersama mereka yang selama ini menghadapi berbagai kesulitan hidup," ujarnya.

BACA JUGA:Erosi Moral di Jantung Tradisi Santri dan Nahdliyyin

KH Marzuki juga menyinggung fenomena konflik elite yang kerap menguras energi organisasi. Padahal, kata dia, masyarakat saat ini lebih membutuhkan peran nyata NU dalam menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, hingga lemahnya perlindungan terhadap kelompok kecil.

"Kalau energi organisasi habis untuk konflik elite, lalu siapa yang mengurus persoalan warga?" katanya.

Tak hanya itu, Marzuki juga mengkritik praktik politik uang yang masih menjadi isu berulang dalam proses pemilihan kepengurusan organisasi. Menurutnya, NU harus berani melakukan pembenahan dari dalam jika ingin tetap dipercaya warga.

"Mulai muktamar mendatang harus ada komitmen kuat bahwa money politics dan risywah harus diakhiri. Jangan sampai ada lagi cerita tentang sogok-menyogok atau transaksi politik untuk memenangkan seseorang dalam pemilihan pengurus," tegasnya.

Senada, anggota Komnas Perempuan, Nyai Maria Ulfah Anshor, mengingatkan bahwa persoalan yang dihadapi warga NU saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar urusan organisasi. 

Sumber: