Silpa Rp33,4 M APBD 2025 Jadi Sorotan Dewan

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Paripurna berlangsung di Ruang Abhimata Paripurna, Gedung Grhadika Purna Caraka, Rabu 17 Juni 2026. Dihadiri, unsur pimpinan dan anggota DPRD. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH. 

Hadir pula Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, Sekretaris Daerah (Sekda), Drs H Hendra Nirmala SSos MSi, unsur Forkopimda, SKPD, para camat, serta tamu undangan lainnya.

Sejumlah fraksi menyampaikan catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025. Salah satunya Fraksi PDI Perjuangan. Menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp33,4 miliar.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Kodir, menilai besarnya SILPA tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.

“Silpa yang terlalu besar mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan maupun keterlambatan dalam eksekusi anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang telah direncanakan semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

Sementara itu, Fraksi PKB menyoroti persoalan infrastruktur jalan. Banyak dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon.

Juru bicara Fraksi PKB, Saleh SIP, mengatakan masih terdapat banyak ruas jalan kabupaten yang rusak, berlubang, dan belum memenuhi standar kelayakan.

BACA JUGA:Selesai Dibahas Banggar dan TAPD, Raperda P-APBD 2025 Disahkan

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap produktivitas ekonomi masyarakat. Meningkatkan biaya distribusi hasil pertanian, perdagangan dan industri, serta memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas.

“Fraksi PKB mendorong peningkatan prioritas anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan,” katanya.

Selain itu, PKB juga meminta pemerintah daerah menyusun peta kondisi jalan berbasis kawasan. Datanya terkini dan akurat, mempercepat pembangunan akses jalan di kawasan pertanian, pesisir, dan industri, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan infrastruktur.

Tak hanya soal infrastruktur, Fraksi PKB juga menyoroti persoalan lingkungan hidup. Khususnya pengelolaan sampah. Pasalnya, sampah dinilai masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Cirebon.

Sumber: