Cipayung Plus Kepung DPRD, Desak BK Periksa Nana Kencanawati Secara Terbuka

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Kegaduhan di media sosial yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Nana Kencanawati SPd belum surut. Gelombang protes terhadap komentar kontroversialnya, masih terus bergulir. 

Kali ini, giliran organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Cirebon turun ke jalan. Massa yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI dan IMM menggelar aksi unjuk rasa di depan Grhadika Purna Caraka DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis sore 18 Juni 2026.

Dalam aksinya, mahasiswa menuntut adanya langkah tegas dari DPRD. Mereka menilai pernyataan yang beredar telah mencederai rasa empati publik. Tidak mencerminkan etika seorang pejabat negara.

Ketua PC PMII Kabupaten Cirebon, Ruslan Baidhowi Kamal, mengatakan seorang wakil rakyat semestinya mampu menjaga sikap. Tutur kata, baik di ruang formal maupun di media sosial.

Menurut Ruslan, komentar yang memicu kegaduhan itu menunjukkan adanya persoalan serius, terkait sensitivitas dan etika pejabat publik dalam merespons kritik masyarakat.

"Ketika seorang pimpinan lembaga legislatif justru mengeluarkan pernyataan yang dianggap merendahkan, tentu publik berhak mempertanyakan kualitas moral dan integritas wakil rakyatnya," tegasnya. 

Ia menilai peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan. Tetapi juga menyeret nama baik institusi DPRD Kabupaten Cirebon secara keseluruhan.

BACA JUGA:Sophi Tegaskan Komentar Nana Bukan Sikap Resmi DPRD

Karena itu, Cipayung Plus mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD segera mengambil langkah konkret. 

"Tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut," katanya.

Mereka juga meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat mengawasi jalannya penanganan kasus.

"Fungsi wakil rakyat adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan malah merespons kritik dengan cara yang berpotensi melukai perasaan publik," lanjutnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HR Hasan Basori SE MSi, memastikan lembaga DPRD akan menangani persoalan itu sesuai mekanisme yang berlaku.

Hasan menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah meminta klarifikasi dari pihak yang bersangkutan sebelum menentukan tindak lanjut lebih jauh.

Sumber: