12 Ribu Balita Cirebon Masih Stunting

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID- Persoalan stunting di Kabupaten Cirebon belum terselesaikan. Hingga kini prevalensinya masih bertahan di angka 18 persen. Dari sekitar 154 ribu balita, diperkirakan 12 ribu mengalami stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni SKM MKes mengatakan, penanganan yang dilakukan Dinkes difokuskan kepada balita yang telah teridentifikasi stunting. Intervensi dilakukan melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di puskesmas.

Menurut Eni, penanganan stunting di sektor kesehatan berada di hilir. Sedangkan upaya pencegahan menjadi tanggung jawab lintas sektor. Terutama perangkat daerah yang menangani keluarga berisiko stunting.

"Kalau di Dinas Kesehatan itu hilirnya. Jadi kalau sudah ada anak stunting, kita berikan PMT," ujarnya.

BACA JUGA:Desa Cirebon Girang Gencarkan Program Pencegahan Stunting

Eni mengakui kebutuhan anggaran masih belum sebanding dengan jumlah kasus. Namun, program PMT yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus melalui Bantuan Operasional Kesehatan tetap berjalan. 

Eni menegaskan program tersebut tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Sebaliknya, pengurangan anggaran terjadi pada program yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon. 

Khususnya melalui pagu indikatif kewilayahan (PIK) hasil Musrenbang. Kondisi itu membuat ruang intervensi menggunakan dana daerah semakin terbatas.

"Kalau dibandingkan dengan angka stunting di Kabupaten Cirebon yang masih 18 persen, jelas anggarannya masih kurang," katanya.

BACA JUGA:Pemkot Cirebon Kejar Target Angka Stunting 5 Persen di 2029

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Musrifah mengatakan, penanganan stunting tidak hanya menyasar balita yang sudah mengalami stunting.

Pencegahan dilakukan sejak remaja hingga masa kehamilan melalui pendekatan siklus hidup. Remaja putri tingkat SMP dan SMA mendapat program Tablet Tambah Darah. 

"Tujuannya mencegah anemia sejak dini. Harapannya, kondisi gizi tetap baik saat memasuki usia pernikahan dan kehamilan," katanya.

Selain itu, calon pengantin wajib menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas sekitar tiga bulan sebelum menikah. Pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi risiko kekurangan gizi maupun anemia. Intervensi pun dapat diberikan sebelum memasuki masa kehamilan.

Sumber: