DPC PDIP Tunggu Arahan DPP, Telusuri Dugaan Keterlibatan Kader di Program MBG

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Beredarnya surat yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian. Surat itu berisi permintaan data kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk kepentingan klarifikasi internal partai.

Dokumen bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tersebut ditujukan kepada Kepala BGN. Isinya meminta data mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG. 

Permintaan mencakup nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi, maupun pihak lain yang diduga memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan kader PDI Perjuangan.

Dalam surat itu dijelaskan, permintaan data dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi DPP. Langkah tersebut bertujuan melakukan klarifikasi dan verifikasi internal. Hal itu, menyusul munculnya informasi dugaan penyimpangan pelaksanaan Program MBG yang disebut sedang ditangani aparat penegak hukum.

Selain identitas pihak yang terlibat, DPP juga meminta informasi mengenai bentuk keterlibatan masing-masing pihak. Seluruh data disebut hanya digunakan untuk kepentingan internal organisasi. 

Khususnya dalam penegakan etika dan disiplin partai sesuai ketentuan yang berlaku. Surat yang beredar itu tercantum ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Rudiana SE MAP mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari DPP. Menurutnya, seluruh proses permintaan data kepada BGN menjadi kewenangan pengurus pusat.

BACA JUGA:Jigus Pegang Kendali Pemkab, Panggung Politik Dimulai Saat Imron Umrah

"Kami menunggu instruksi selanjutnya dari DPP. Semua proses terkait permintaan data kepada BGN menjadi kewenangan DPP dan kami akan mengikuti arahan yang diberikan," ujarnya, Rabu 1 Juli 2026.

Rudiana mengaku sempat mendengar kabar adanya kader PDI Perjuangan, termasuk anggota DPRD, yang disebut berkaitan dengan Program MBG. Namun, hingga kini informasi tersebut masih sebatas rumor dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Selama ini saya hanya mendengar rumor ada kader, termasuk anggota dewan dari PDIP, yang mempunyai MBG. Tapi itu baru sebatas rumor dan sangat sulit dibuktikan," katanya.

Menurut Rudiana, benar atau tidaknya informasi tersebut hanya dapat dibuktikan melalui data resmi yang dimiliki Badan Gizi Nasional. Karena itu, pihaknya memilih menunggu hasil penelusuran yang dilakukan DPP.

"Kalau memang ada, nanti pembuktiannya akan terlihat dari data yang dimiliki BGN. Jadi semuanya kami serahkan kepada DPP untuk menindaklanjutinya," tegasnya. (zen)

Sumber: