Kosgoro Jabar Tolak Tegas Perubahan Nama Provinsi

CIREBON - Usul perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi "Tatar Sunda" yang disebut-sebut sudah mendapatkan lampu hijau dari seluruh fraksi di DPRD Provinsi terus mendapatkan sorotan. 

Berbagai elemen masyarakat pun muncul ikut bersuara terkait hal tersebut, baik memunculkan narasi yang pro maupun kontra. 

Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (Kosgosro) Jawa Barat ikut mempertanyakan sejauh mana urgensi perubahan nama yang saat ini santer diperbincangkan itu. 

BACA JUGA:Pelayanan di Kelurahan Pulasaren Wajib Bawa Bukti Lunas PBB

"Jelas kami harus mempertanyakan urgensinya apa (Perubahan nama Provinsi. Red), ditengah masyarakat Jabar yang belum sepenuhnya sejahtera dan defisit APBD saat ini," ungkap Ketua PDK Kosgoro Jawa Barat, Romy Arief Hidajat, Selasa (7/7). 

Kosgoro bahkan memberikan sorotan, agar sisi administrasi pemerintahan tidak disamakan dengan identitas budaya. 

"Bedakan itu. Biarlah keanekaragaman suku, etnis dan budaya hidup di tanah Jabar dan saling menghormati satu sama lain," lanjut Romy. 

BACA JUGA:Ujikom Talenta Disorot Komisi 1 DPRD Indramayu

Pasalnya, munculnya wacana perubahan nama ini ia lihat justeru memunculkan sekat ditengah keberagaman suku di Jawa Barat. 

Makannya sebagai putra daerah Cirebon yang kini menakhodai organisasi di tingkat Jawa Barat, Romy pun merasa aneh usul perubahan tersebut mendapatkan respon seragam dari fraksi-fraksi di legislatif. 

Ia pun sudah mengkonfirmasi sejumlah tokoh Cirebon, dan terkonfirmasi tidak ada ajakan bicara terlebih dahulu terkait dengan usulan ini. 

BACA JUGA:Ratusan Desa di Cirebon Jadi Lokasi KKN Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Apalagi lebih jauh diajak untuk mengkaji, karena Romy meyakini wacana ini masih menimbulkan pro kontra dan perdebatan antara para tokoh masyarakat, sejarawan hingga budayawan.

"Sentimen primordial muncul berlebih, bertolak belakang di era globalisasi dan kolaborasi ini, sehingga ada potensi perpecahan SARA ditengah pluralisme etnis masyarakat Indonesia di tanah Jawa Barat," jelas Romy. 

Sumber: