Bupati Lucky Minta Bantuan Mendikdasmen Perbaiki Gedung SD Rusak

INDRAMAYU - Bupati Indramayu, Lucky Hakim, meminta bantuan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI untuk membantu perbaikan gedung Sekolah Dasar (SD) yang rusak. Langkah ini dilakukan setelah insiden ambruknya bangunan SDN 2 Tugu di Kecamatan Sliyeg.

Ternyata di Kabupaten Indramayu bukan hanya sekolah tersebut yang kondisinya memprihatinkan. Secara keseluruhan ada 202 SD yang sudah harus direhabilitasi.

Upaya itu dilakukan menyusul keterbatasan anggaran daerah di tengah banyaknya bangunan sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Ditambah lagi adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Hal itu terungkap saat Bupati Lucky Hakim meninjau bangunan yang ambruk di SDN 2 Tugu, Jumat (24/7/2026) sore. Dalam kunjungannya bupati merekam video untuk dikirimkan ke Mendikdasmen RI sebagai bentuk permohonan bantuan. "Saya meminta pertolongan kepada Pak Menteri Pendidikan untuk pembangunan sekolah di SD yang memang sudah sangat mengenaskan ini, pak. Izin, bahkan sudah sampai ambruk," jelas dia.

Bupati menyatakan, sebelum atap ruang guru SDN 2 Tugu ambruk, pihak sekolah sudah menyadari kondisi bangunan yang membahayakan. Sejumlah barang penting pun sempat dipindahkan dari ruangan yang satu bangunan dengan dua ruang kelas tersebut.

"Bulan lalu ruangan itu masih dipakai, tapi memang kondisinya sudah sangat berat, akhirnya ambruk," kata Lucky.

Secara keseluruhan, bangunan SD tersebut sudah sangat memprihatinkan. Dinding bangunan tampak banyak retakan hingga berlubang. Kondisi ini jelas membahayakan aktivitas belajar mengajar.

Lucky mengungkapkan, keterbatasan anggaran membuat Pemkab Indramayu belum mampu melakukan perbaikan secara menyeluruh. APBD Indramayu benar-benar terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

"Anggaran APBD kita ada pemotongan dari pusat sekitar Rp344 miliar. Padahal uang itu bisa digunakan untuk banyak hal, dan bagi Indramayu jumlahnya sangat besar," ujarnya.

Lucky tak memungkiri, anggaran perbaikan sekolah memang tersedia, namun nilainya jauh dari cukup dibandingkan banyaknya sekolah yang membutuhkan rehabilitasi.

Menurutnya, kebijakan efisiensi turut berdampak pada sektor kesehatan. Bahkan Pemkab Indramayu sempat mengajukan penangguhan pembayaran iuran Universal Health Coverage (UHC) kepada BPJS Kesehatan karena keterbatasan anggaran. Terhadap kondisi ini berharap pemerintah pusat dapat mempercepat bantuan rehabilitasi sekolah.

Berdasarkan data Pemkab Indramayu, saat ini terdapat 202 sekolah dasar yang mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat. Seluruhnya dipastikan telah diajukan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi. "Kami memohon adanya percepatan bantuan rehabilitasi ini, karena mungkin ada SD-SD lain yang kondisinya juga seperti ini dan bisa ambruk sewaktu-waktu," tandasnya. (tar)

Sumber: