DPRD Kabupaten Cirebon Evaluasi Anggaran dan Mutu Pendidikan

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja gabungan Komisi I, II, III, dan IV bersama Dinas Pendidikan serta Bapperida Kabupaten Cirebon, Selasa (13/10).

Rapat tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Mulai dari pengelolaan anggaran, peningkatan mutu guru, kondisi sarana dan prasarana sekolah, hingga penanganan angka anak tidak sekolah (ATS).

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, menegaskan besarnya anggaran pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan yang terukur.

Ia menyoroti besarnya porsi anggaran Disdik yang digunakan untuk belanja gaji. Menurutnya, kebutuhan peningkatan kompetensi guru, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan fasilitas sekolah juga perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran.

“Porsi anggaran di Dinas Pendidikan ini lebih besar untuk gaji. Ini yang perlu kita pikirkan bersama,” ujarnya.

Sophi mendorong Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap capaian pendidikan Kabupaten Cirebon. Ia menilai, kebijakan yang dijalankan perlu terus diperbarui agar mampu menjawab persoalan pendidikan secara efektif.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon berada di peringkat ke-18 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Kondisi tersebut, menurut Sophi, perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan langkah perbaikan yang terukur, bukan sekadar mengulang program yang sama setiap tahun.

“Saya meminta kepada Dinas Pendidikan menyampaikan data yang terbuka, persoalan yang sebenarnya, serta langkah perbaikan yang terukur,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan anggaran daerah memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik.

Sophi juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, pembelajaran sejarah, adat istiadat, dan budaya Cirebon perlu diperkuat untuk menjaga identitas daerah di tengah perkembangan zaman.

Ia turut mendorong Dinas Pendidikan mengoptimalkan publikasi sekolah negeri melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di sekolah negeri.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HR Hasan Basori SE MSi, mengatakan peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Integritas, profesionalisme, dan kompetensi tenaga pendidik juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pembelajaran.

Kang Hasan--sapaan akrabnya menekankan perlunya peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan. Guru diharapkan mampu menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter peserta didik.

Sumber: