DPRD Pertanyakan Penurunan Pendapatan BLUD Puskesmas

DPRD Pertanyakan Penurunan Pendapatan BLUD Puskesmas

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori mempertanyakan penurunan pendapatan BLUD Puskesmas saat rapat bersama Dinkes, kemarin. FOTO : ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKYAT CIREBON--

RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Penurunan pendapatan sejumlah puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi perhatian DPRD Kabupaten Cirebon. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan. Tetapi juga menyangkut pola manajerial dan ketersediaan tenaga medis.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HR Hasan Basori SE MSi mengatakan, masih terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan puskesmas. Kondisi itu perlu menjadi bahan evaluasi Dinas Kesehatan.

BACA JUGA:Bekas Rumah Dinas Puskesmas Diduga Berubah Jadi Kos Pribadi, Status Aset Dipersoalkan

Meski demikian, ia mengapresiasi kinerja tenaga kesehatan. Termasuk berbagai terobosan jajaran Dinkes dalam meningkatkan pelayanan dan memenuhi indikator kinerja utama. Namun, capaian pelayanan tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan BLUD yang lebih optimal.

"Penurunan pendapatan BLUD di sejumlah puskesmas perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya," katanya.

BACA JUGA:Pelayanan Puskesmas Dukupuntang Disorot Dewan, Dinilai Perlu Pembenahan

Kang Hasan--sapaan akrabnya, juga mempertanyakan pemenuhan kebutuhan tenaga medis. Terutama dokter umum dan dokter gigi di sejumlah puskesmas.

Ketersediaan tenaga medis menjadi perhatian penting. Sebab, keberadaan dokter tidak hanya menunjang pelayanan kesehatan. Tetapi juga berkaitan dengan penerimaan puskesmas melalui skema kapitasi BPJS Kesehatan.

Ia berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada pencatatan penurunan pendapatan. "Dinas Kesehatan perlu mengevaluasi pola pengelolaan dan pemerataan tenaga medis," tegasnya. 

BACA JUGA:Kasus Viral Dokter Lecehkan Pegawai Puskesmas di Cirebon Besok Diputus Pengadilan

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr Edi Susanto menjelaskan, penurunan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan turut memengaruhi penerimaan puskesmas.

Salah satu penyebabnya adalah proses reaktivasi peserta yang berjalan lambat. Selain itu, penonaktifan peserta berdasarkan pemutakhiran data desil juga mengurangi jumlah peserta aktif.

"Dampaknya, penerimaan puskesmas melalui skema kapitasi ikut mengalami tekanan," katanya.

BACA JUGA:Dua Puskesmas Disidak Dewan, Ruangan Sempit Jadi Sorotan

Sumber: