Beri Solusi, Hadirkan Bank Sampah Percontohan

Kamis 21-07-2022,07:30 WIB
Editor : Rifki Nurcholis

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon menginisiasi pendirian bank sampah di lingkungan dinas setempat. Pendirian bank sampah tersebut nantinya akan diperluas ke setiap dinas di lingkup Pemkab Cirebon di Sumber.

Direktur Bank Sampah, Agus Salim mengatakan, tujuan didirikannya bank sampah di lingkungan DLH Kabupaten Cirebon adalah untuk mengurangi produksi sampah yang ada di lingkungan Pemkab Cirebon. Minimalnya hal tersebut dilakukan oleh para pegawai DLH Kabupaten Cirebon sendiri.

"Kita (DLH, red) kan sering gembor-gemborkan soal bank sampah, masak di kitanya tidak ada. Karena itu, minimalnya kita terapkan di lingkungan pegawai LH," kata Agus Salim, kemarin.

Menurut Agus, bank sampah di dinasnya sudah beroperasi sejak minggu kemarin. Hasilnya, sampah yang berhasil dikumpulkan para pegawai DLH mencapai 94 kilogram. Rata-rata pegawai DLH membawa botol plastik, dimana kedua jenis sampah tersebut rata-rata dihargai Rp 2000 Perkilogramnya.

"Ya kebanyakan kardus, botol dan kertas. Harga pasaran kardus ya sekitar 2000 an, plastik 1500-2000 an, kertas 2000an," ungkapnya.

Masih kata Agus, sejumlah sampah yang dikumpulkan para pegawai DLH adalah sampah yang dibawa dari jalan atau hasil pemilahan dari rumah masing-masing. "Sampah itu lalu dijual ke bank sampah LH. Nah ketika tabungan hasil penjualan sampah sudah banyak, pengambilannya tidak ditentukan, tergantung keinginan si penabung saja," terangnya.

Saat ini, diakui Agus, bank sampah baru ada di lingkungan kantor DLH saja. Kedepan bank sampah ini akan dibuka untuk umum, minimalnya ada disejumlah SKPD lainnya. "Nantinya akan buka setiap Jumat. Saat ini waktunyapun masih dibatasi hanya satu jam, tapi itu hanya sementara. Kita harapkan nanti bisa buka setiap hari," imbuhnya.

Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan SSos MSi sebut nantinya bank sampah akan diterapkan ke semua SKPD dan di jalan untuk pengguna jalan yang melintas. "Saat ini baru di LH saja sebagai percontohan, nanti untuk di SKPD lain kita buatkan surat edaran," ungkapnya. (zen)

Kategori :