Polres Awasi Penyaluran Bansos

RAKYATCIREBON.ID, MAJALENGKA – Menyikapi dampak dari kenaikan harga BBM, Polres majalengka melakukan brainstorming dengan berbagai unsur guna memunculkan gagasan sebagai langkah dan upaya menghadapi kondisi yang sedang dirasakan masyarakat saat ini.

“Kita telah mengundang dan melakukan diskusi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pertanian, Baznas, Organda, DPRD, pemuka agama dan mahasiswa dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM,” ungkap Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Affandi, Kamis (15/9).

Diakuinya, bahwa kenaikan harga BBM berimbas pada tugas pokok yang dilakukan oleh kepolisian. Oleh karena itu, sambungnya, semenjak adanya rencana kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah maka dia memandang perlu disikapi bersama.

Edwin memaparkan, hal pertama yang menjadi bahan diskusi yaitu mengenai arah sasaran subsidi yang kini dialokasikan bentuk bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Sosial tidak bisa lagi bekerja di bawah bayang-bayang, tetapi harus bekerja dalam pantauan semua orang.

Dikatakannya, bahwa ketentuan penyesuaian harga BBM dikarenakan hasil analisa yang dilakukan pemerintah pusat bahwa subsidi yang diberikan selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

“Jadi dalam konteks ini, pemerintah masih memberikan subsidi kepada rakyat. Namun yang tadinya diberikan melalui BBM, kini diberikan melalui bansos yang menurut pemerintah pusat dianggap tepat sasaran,” jelas Edwin.

Dia mengungkapkan selain di bidang sosial, bantuan yang diberikan pemerintah pun ada yang melalui Dinas Pertanian yaitu berbentuk bibit, pupuk dan alat mesin pertanian. Dengan berbagai bentuk program bantuan yang diberikan pemerintah sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi kenaikan harga BBM itu, harus dapat dipastikan jelas arah sasarannya.

“Kami dari pihak kepolisian akan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penyaluran subsidi-subsidi tersebut agar tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) telah meluncurkan sebuah Layanan Aplikasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Lewat aplikasi ini, masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Kapolres meminta kepada masyarakat, agar turut berpartisipasi dan segera lapor jika melihat, menemukan atau mengalami kejanggalan dalam distribusi bantuan sosial (bansos).

“Kemensos punya aplikasi LAPOR. Apabila bansos itu tidak tepat sasaran, maka masyarakat sendiri bisa melaporkannya secara online,” ujarnya.

Dari aduan yang dilayangkan itu, kemudian Kemensos akan merevisi data orang yang tidak layak menerima bansos tersebut.

Sementara, untuk cara pelaporan atau pengaduan bisa dilakukan melalui situs resmi lapor.go.id, aplikasi SP4N LAPOR atau SMS ke ke 1708 dengan format: Kemsos (spasi) aduan. Aplikasi SP4N LAPOR ini tersedia di smartphone dengan sistem operasi Android atau iOS.

Di tengah kondisi kenaikan harga BBM Polres Majalengka akan melakukan beberapa kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang menyentuh langsung, seperti mengedukasi tentang bagaimana menciptakan ketahanan pangan kepada masyarakat.

“Berdasarkan hasil survei, ternyata faktor penyebab terjadinya inflasi tinggi di Majalengka adalah di antaranya cabai rawit, bawang dan telor. Itulah komoditi yang membuat angka inflasi meningkat tajam,” kata Kapolres.

Menyikapi hal itu, maka Polres Majalengka akan menyosialisasikan kembali Kampung Tangguh untuk menciptakan program ketahanan pangan yang mandiri dengan cara bertani memanfaatkan lahan pekarangan rumah warga.

“Kalau harga cabai tinggi kan bisa langsung petik sendiri di halaman rumah. Jadi masyarakat tidak akan terimbas dengan naiknya harga cabai di pasaran,” ujarnya.

Pimpinan Polres Majalengka ini menegaskan, bahwa berbagai upaya yang dilakukan pihaknya itu bertujuan untuk menstimulus masyarakat, agar tangguh menghadapi kondisi di tengah inflasi ataupun dampak dari kenaikan harga BBM. (hsn)