RAKYATCIREBON.ID, KEJAKSAN - Pertengahan tahun 2023 ini merupakan puncak dari musim kemarau, dimana dapat menimbulkan beberapa potensi bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta kekeringan.
Untuk mengantisipasi potensi bencana kekeringan di Kota Cirebon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah melakukan upaya awal, dengan melakukan assesment di titik-titik lokasi rawan kekeringan.
"Kita sudah lakukan monitoring di daerah rawan kekeringan, terlihat masih kondusif, tapi langkah antisipasi sudah disigakan," demikian disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, Andi Wibowo kepada Rakyat Cirebon.
Dari hasil assesment, lokasi titik rawan memang dominasi berada di wilayah Selatan.
"Sangat kering, tapi ketersediaan air bersihnya masih aman, kita juga sudah kumpul dengan RT dan RW," ujar Andi.
Disebutkan Andi, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor: 360/ Kep.405-BPBD/ 2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah Provinsi Jawa Barat, status siaga diberlakukan sejak tanggal 10 Juli, dan akan berlangsung hingga 31 Oktober mendatang.
"Status siaga kekeringan akan masih berlangsung sampai Oktober, sesuai SK Gubernur," kata Andi.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Giri Nata (PAM-TGN), Sofyan Satari SE MM memastikan, pihaknya terus intens berkoordinasi, dan berkomunikasi dengan BPBD, sehingga kapanpun butuh dilakukan droping air bersih, maka semua sudah siap.
"Pada prinsipya kami siap, kapanpun dibutuhkan air siap," ungkap Opang, sapaan akrabnya.
Diakui Opang, untuk permintaan droping air bersih, selain dari BPBD, pihak nya juga sudah menerima komunikasi dari beberapa warga, hanya saja belum menjurus ke pengiriman, baru sekedar siap-siap jika suatu saat dibutuhkan.
"Ada beberapa dari warga (permintaan. Red), tapi masih sifatnya persiapan untuk antisipasi," ujar Opang.
Bagi warga yang wilayahnya mengalami kekeringan, dan membutuhkan droping air bersih, ditambahkan Opang, masyarakat bisa langsung mengajukan, akan tetapi tidak perseorangan.
"Bisa, via koordinator di RT RW, menyampaikan ke kita, untuk mempercepat distribusi. Jadi kalau ada permintaan, kita koordinasi dengan pemerintah setempat, yakni RT dan RW," imbuh Opang. (sep)