RAKYATCIREBON.ID, KEJAKSAN - Menjelang Pemilu 2024, sorotan terhadap tagline Langsung, Umum Bebas dan Rahasia (LUBER), serta Jujur dan Adil (Jurdil) menguat, karena Pemilu kerap diwarnai oleh praktek tidak terpuji money politics, atau 'serangan fajar'.
Akademisi dan Praktisi Hukum Kota Cirebon, Dr Dudung Hidayat, SH MH mengungkapkan, ia bersama akademisi, praktisi hukum, bahkan beberapa politisi di Kota Cirebon, sempat melakukan diskusi kecil.
Fenomena money politics, atau 'serangan fajar' pada setiap Pemilu menjadi salahsatu topik yang didiskusikan.
Dikatakan Dudung, saat ini, 'money politics' sudah menjadi semacam hal yang biasa dalam setiap Pemilu, padahal, praktek tersebut justeru mencederai semangat demokrasi.
"Berangkat dari diskusi kecil, ternyata 'money politics' sudah menjadi kebiasaan, dan ini harus dihentikan," ungkap Dudung.
Masih maraknya praktek money politics dalam Pemilu di Indonesia, lanjut Dudung, menandakan pendidikan politik, dan kesadaran berdemokrasi di Indonesia masih rendah, sehingga perlu ada upaya tegas untuk menyetop praktek-praktek semacam itu.
Money politics, kata dia, justeru menandakan, bahwa para calon dalam pesta politik, baik di eksekutif, maupun legislatif, tidak percaya akan kualitas dirinya,
Juga tidak percaya terhadap para pemilihnya, sehingga alternatif yang diambil, adalah menggunakan rupiah untuk mengikat hubungan keduanya, antara para calon dan pemilihnya.
"Pemilih itu harusnya diikat dengan 'trust', para calon harus tunjukkan kualitasnya, agar para voters yakin memilih mereka," jelas Dudung.
Upaya yang bisa dilakukan, agar praktek demikian bisa hilang dari proses Pemilu, menurut Dudung, di sektor hulu, sebagai upaya preventif, maka pendidikan politik, dan pengenalan sistem demokrasi kepada masyarakat, terlebih kepada generasi muda, harus lebih dimaksimalkan.
Bahkan, yang harus diberikan pemahaman, dan dipahamkan, bukan hanya masyarakat yang menjadi votersnya, melainkan juga pada calon yang akan berlaga memperebutkan suara.
Mereka percaya diri, dan mengiklankan kualitas dan kapabilitas dirinya, bukan memperebutkan suara dengan materi yang dimilikinya.
"Para calon harus berani menonjolkan kualitas diri, agar dilihat dan meraih kepercayaan rakyat," ujar Dudung.
Sementara di sektor hilir, upaya pencegahan dan penidakan, masih dikatakan Dudung, dari beberapa forum diskusi yang dilakukan, para akademisi, para praktisi, bahkan politisi, menilai perlu ada semacam tim 'Sapu Bersih Money Politics'.
Tanpa meniadakan fungsi Bawaslu yang bertugas mengawasi Pemilu, Dudung menilai, Bawaslu sementara ini terlihat tegas, namun konsekuensi yang diberikan hanya sebatas sanksi administrasi.