RAKYATCIREBON.ID CIREBON - PDI Perjuangan dan Demokrat, menjadi dua fraksi di DPRD Kota Cirebon yang mengusulkan nama berbeda, dari tiga nama yang sudah diusulkan DPRD kepada Kemendagri sebagai bakal Penjabat (PJ) Walikota.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati mengatakan, bahwa dari rapat Pimpinan dengan para ketua Fraksi di DPRD, Fraksi PDI Perjuangan memang menguulkan nama alternatif, yang berbeda dengan mayoritas fraksi yang ada.
"PDIP sama Demokrat yang beda. Jadi ada tiga nama, dari kota ada, dari Provinsi diusulkan oleh Demokrat, dan kementerian fraksi kami yang usulkan. Sebagai alternatif," ungkap Fitria.
Diakui Fitria, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan nama Dr Kusdiantoro SPi MSc, pejabat kelahiran Indramayu 10 Juli 1977 yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, karena beberapa pertimbangan.
Disebutkan Fitria, Dr Kusdiantoro berasal daei Indramayu, namun sempat lama bertugas di PPN Kejawanan, sehingga ia bukan orang baru yang mengenal Kota Cirebon.
Selain itu, Fitria juga mengatakan bahwa usulan nama tersebut sesuai dengan arahan fraksi dari DPD PDI Perjuangan.
"Beliau di pusat, tapi pernah di PPN Kejawanan lumayan lama. Saya rasa Dr Kusdiantoro sudah lumayan lama mengenal Kota Cirebon. Ada arahan dari DPD juga" kata Fitria.
Ditambahkan Fitria, siapapun yang diusulkan, merupkan nama-nama terbaik, dan yang akan menetapkan siapa bakal PJ untuk Kota Cirebon, tetap menjadi kewenangan peerintah pusat.
"Karena maksimal kan 3 nama, biar ada pilihan kita usulkan alternatif. Tapi tetap penentuannya di pusat," imbuh Fitria.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat, M Handarujati Kalamullah mengatakan, dalam pengusulan kemarin, Fraksi Demokrat mencoba menyeimbangkan nama-nama yang diusulkan.
"Dalam progres itu, harapan kami tadinya bisa mengerucut kepada satu nama, walaupun prosesnya ada 3 yang disampaikan. Kita melihat, fraksi sebagian besar ke pak Agus Mulyadi, kemudian PDIP memunculkan alternatif lain. Karena dari pusat sudah ada keterwakilannya, dari Cirebon hanya satu pa Sekda, kita mencoba membangun perimbangan dengan memunculkan nama dari Provinsi Jawa Barat," ungkap Andru.
Dipastikan Andru, nama pejabat Pemprov yang diusulkan oleh fraksinya ini layak menjadi pertimbangan, jika dua nama lain terjadi kebuntuan.
"Toh semua hasil akhirnya tergantung pemerintah pusat. Kemarin juga disampaikan, dalam progres di beberapa daerah yang diusulkan PJ, hanya satu daerah, yang persetujuannya itu usulan dari daerah, yang lainnya mayoritas adalah usulan dari pusat, dari yang sudah ditetapkan di beberapa daerah di Jabar. Kita sudah komunikasi, dan beliau siap jika ditugaskan," kata Andru. (sep)