Komisi Informasi Awasi 3 Penyelenggara Pemilukada

CIREBON - Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) 13 di Kota Cirebon, Kamis-Sabtu (12-14/09).

 

Rakernis 13 ini diikuti oleh Komisi Informasi se-Indonesia dengan mengangkat tema "Mengawal Keterbukaan Informasi Publik dan Pemerintahan Terbuka dalam Momentum Pilkada Serentak se-Indonesia".

 

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro mengungkapkan, Pemilukada menjadi pembahasan utama pada Rakernis di Kota Cirebon ini, karena saat ini itu menjadi isu krusial.

 

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Cirebon Tutup Masa Sidang Tahun 2023-2024

 

"Nanti akan ada potensi sengketa-sengketa informasi di Pemilukada. Pilkada sekarang ini, dinamika nya cukup tinggi, karena serentak. Banyak informasi yang perlu dicermati," ungkap Donny.

 

Pada Pilkada ini, lanjut Donny, Komisi Informasi sendiri akan fokus mengawasi badan publik, dalam hal ini, ada tiga badan publik yang akan diawasi, yakni KPU sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu sebagai pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang memastikan etika penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang ada.

 

"Kami fokus kepada 3 Penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP. Tiga badan publik ini kita akan lihat, sampai sejauh mana mereka memberikan standar-standar layanan informasi publik kepada cakada-cakada. Kita akan lihat, apakah mereka sudah memberikan informasi tentang aturan dan lainnya," lanjut Donny.

 

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Cirebon Laporkan Capaian Pengesahan Perda Selama Lima Tahun

 

Dijelaskan Donny, sampai saat ini tahapan Pilkada sudah berjalan, memang dari seluruh daerah di Indonesia, belum ada aduan ataupun laporan terkait dengan sengketa informasi yang berkaitan dengan Pilkada.

 

Namun kedepan, KI melakukan pemetaan, dan akan mendatangi daerah-daerah rawan yang dinilai paling rawan dan berpotensi terjadi sengketa informasi.

 

"Se-Indonesia, sampai sekaramg belum ada aduan. Tapi akan ada 4 daerah yang kita datangi untuk mengawasi itu. Nanti sebelum Pilkada, kita akan hadir di titik-titik yang kami anggap rawan dari sisi potensi sengketa informasi," kata Donny. (sep)