DPRD Kabupaten Cirebon Tetapkan Usulan Pimpinan Definitif Melalui Paripurna

Jumat 11-10-2024,00:19 WIB
Reporter : Zezen Zaenudin Ali
Editor : Yoga Yudhistira

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon resmi menetapkan usulan pimpinan definitif untuk periode 2024-2029 melalui rapat paripurna yang digelar pada Kamis (10/10).

Empat nama resmi diajukan sebagai pimpinan DPRD. Dr Hj Sophi Zulfia SH MH dari Fraksi PDI Perjuangan ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Sedangkan tiga wakil ketua berasal dari fraksi-fraksi yang berbeda, yakni R Hasan Basori SE MSi dari Fraksi PKB, Hj Nana Kencanawati SPd dari Fraksi Gerindra dan Teguh Rusiana Merdeka SH dari Fraksi Golkar.

Rapat paripurna internal yang dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE MAP, berjalan lancar dan tertib. Menurut Rudiana, salah satu tugas utama pimpinan sementara adalah mengusulkan nama-nama calon pimpinan definitif untuk diajukan kepada Gubernur Jawa Barat.

Setelah keputusan dari DPRD Kabupaten Cirebon ini diterbitkan, pihaknya akan segera melayangkan surat ke gubernur melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) pelantikan.

“Rapat paripurna ini merupakan langkah penting karena tugas pimpinan sementara adalah mengusulkan pimpinan definitif. Setelah ini, SK pimpinan definitif akan diajukan ke Gubernur Jawa Barat untuk pelantikan,” ujar Rudiana.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang diusulkan menjadi ketua DPRD, Dr Hj Sophi Zulfia SH MH menyampaikan harapannya agar SK dari Gubernur Jawa Barat dapat segera diterbitkan. Menurutnya, percepatan pelantikan pimpinan definitif penting agar DPRD bisa segera menjalankan tugas-tugas legislatifnya.

“Kami berharap proses di tingkat provinsi bisa cepat, sehingga DPRD bisa segera bekerja. Ada banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari periode sebelumnya, dan itu menjadi fokus utama kami untuk segera dituntaskan pada periode ini,” kata Sophi.

Ia juga menyinggung tentang penyusunan alat kelengkapan DPRD (AKD), yang akan menjadi salah satu agenda awal setelah pimpinan definitif dilantik. Setiap partai, menurut Sophi, memiliki mekanisme internal masing-masing dalam menyusun AKD. Fraksi PDIP sendiri akan berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk membahas penempatan jabatan strategis di DPRD.

“Penyusunan AKD akan dibicarakan setelah penetapan pimpinan definitif. Kami akan melakukan diskusi dengan fraksi-fraksi lain untuk menentukan siapa yang akan duduk di kursi-kursi pimpinan alat kelengkapan dewan,” pungkasnya. (zen)

Kategori :