CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2025–2026 belum menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama kebijakan. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto, Minggu 21 Desember 2025.
Menurut Bambang, angka kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hanya saja, persoalan kemiskinan dan pengangguran terbuka masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
BACA JUGA:Apindo: Tingginya Pengangguran di Kabupaten Cirebon Akibat Kendala Perizinan dan Kesiapan SDM
“Kalau kita kilas balik dari periode sebelumnya ke sekarang, memang angka kemiskinan sudah berhasil ditekan. Namun, kemiskinan dan pengangguran terbuka tetap menjadi PR terbesar di Jawa Barat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, masih banyak daerah yang bergantung pada sektor agraris, kelautan, dan kehutanan. Belum sepenuhnya berbasis industri. Kondisi tersebut menyebabkan kantong-kantong kemiskinan masih cukup besar di sejumlah wilayah.
“Karena basis industrinya belum masif, tentu dampaknya pada ekonomi masyarakat. Itu sebabnya Pemprov saat ini berupaya memastikan perekonomian Jawa Barat bisa terus bergerak, salah satunya dengan menghidupkan kembali sektor UMKM,” jelasnya.
Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu bagian dari Jawa Barat, kata Bambang turut berkontribusi terhadap angka kemiskinan di Jawa Barat. Meskipun secara akumulatif kontribusinya tidak berdiri sendiri.
“Kalau melihat angka, Kabupaten Cirebon, tentu berkontribusi terhadap angka kemiskinan Jawa Barat. Tapi itu tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus diakumulasikan secara keseluruhan,” katanya.
Dari sisi anggaran, Bambang menyebut Pemprov Jawa Barat pada 2025–2026 lebih memfokuskan belanja daerah pada pembangunan infrastruktur. Khususnya infrastruktur jalan, sebagaimana arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Fokus utama Pemprov adalah infrastruktur jalan, kemudian pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur jalan menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia menambahkan, fokus pembangunan akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Setelah infrastruktur diperkuat pada 2025–2026, Pemprov berencana mengalihkan fokus pada penguatan ekonomi pada 2027, termasuk program pengentasan kemiskinan.
“Pengentasan kemiskinan secara programatik akan difokuskan di 2027. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan fondasinya dulu, dan fondasi itu adalah jalan,” ujarnya.
Meski belum ada program khusus pengentasan kemiskinan pada 2025–2026, Bambang berharap pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Dengan sendirinya, dari kegiatan-kegiatan pembangunan itu diharapkan ada laju pertumbuhan ekonomi. Apalagi jika didukung oleh APBN, APBD provinsi, kabupaten/kota, serta keterlibatan sektor swasta,” pungkasnya. (zen)