CIREBON - Efisiensi anggaran besar-besaran di tahun 2026, yang sampai menyasar belanja rutin hingga makan dan minum untuk kegiatan-kegiatan rapat kedinasan, membuat sejumlah program pembangunan fisik tak muncul.
Seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), dinas yang biasanya paling sibuk melaksanakan pembangunan fisik, untuk tahun ini bisa lebih santai karena hanya menyisakan pemeliharaan rutin.
Kabid Cipta Karya pada DPUTR, Aria Dipahandi membenarkan hal tersebut, karena untuk bidangnya saja, tahun ini persis hanya menyisakan satu pekerjaan fisik yang harus dilelangkan.
"Di kita untuk tahun ini tidak ada proyek yang dilelang, paling hanya satu paket saja mas," ungkap Aria kepada Rakyat Cirebon, Rabu (25/03).
Satu pekerjaan dengan anggaran yang cukup besar dan memerlukan lelang untuk mencari pihak ketiga yang akan melaksanakannya, disebutkan Aria hanyalah pekerjaan lanjutan pembangunan Shelter Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Dinas Sosial.
Itupun anggaran yang sudah dialokasikan tidak lebih dari satu miliar, namun tetap prosesnya harus melalui dapur lelang.
BACA JUGA:Izin Dicabut, Trusmi Land Jalan Terus
"Lanjutan pembangunan gedung PMKS, hanya itu paling, anggarannya sekitar 700-800 juta saja," sebut Aria.
Selain itu, sisa pekerjaan di Bidang Cipta Karya ini dijelaskan Aria, ada rehab dari gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan yang lainnya hanya pekerjaan pemeliharaan gedung yang bersifat rutin.
"Sisanya program pemeliharaan yang kecil, ada rehab gedung KONI sekitar 300 juta," jelas Aria.
BACA JUGA:Ratusan Warga Kuningan Balik Mudik Gratis Bersama Kemenhub RI
Untuk lelang proyek lanjutan pembangunan gedung PMKS di Dinas Sosial sendiri, masih dijelaskan Aria, saat ini masih dalam tahap persiapan, dan menurut prediksi, pihaknya akan mengupayakan agar bisa masuk ke dapur lelang sekitar bulan Mei nanti.
"Kita ingin cepat, seperti di bulan Juni lah sudah bisa dilelang. Tahun ini memang kita dietisiensi. Satu bidang di Cipta Karya saja tahun ini hanya 1,2 milyar untuk pembangun fisik. Untuk lanjutan gedung PMKS saja sudah habis," kata Aria.
Senada, Kepala DPUTR, Rachman Hidayat juga menerangkan bahwa untuk tahun ini, DPUTR yang biasanya menjadi dinas yang paling besar mengelola anggaran, memang terkena efisiensi yang sangat besar.