RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Gagalnya lelang 41 ekor sapi milik Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Cirebon. Kondisi sapi yang kurus, tidak layak jual disebut menjadi cerminan buruknya perencanaan di lingkungan Dinas Pertanian.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setyawan SSi menilai, kondisi ternak yang memprihatinkan itu, diduga akibat minimnya ketersediaan pakan setelah adanya pengurangan anggaran.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak berdampak pada kebutuhan dasar hewan ternak milik pemerintah daerah.
“Untuk makhluk hidup tidak bisa diterapkan efisiensi pakan. Kalau pakannya dikurangi, dampaknya ya seperti sekarang, sapi jadi kurus dan tidak terurus,” ujar Aan.
Ia mengungkapkan, Dinas Pertanian mengakui adanya pengurangan anggaran pengadaan pakan bagi puluhan sapi tersebut. Akibatnya, stok pakan semakin menipis dan kondisi ternak terus mengalami penurunan.
Aan menilai, persoalan itu menunjukkan lemahnya perencanaan di internal dinas terkait. Apalagi, kebutuhan anggaran pakan hingga Agustus diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta, sementara pengadaan baru bisa dilakukan melalui anggaran perubahan.
“Dinas Pertanian harus segera mencari solusi untuk pengadaan pakan. Kalau dibiarkan, sapi-sapi itu bisa mati. Masa sapi harus puasa sampai Agustus,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu pun mempertanyakan wacana hibah terhadap puluhan sapi itu jika tidak disertai alasan yang jelas serta mekanisme yang sesuai aturan.
“Kalau memang mau dihibahkan harus jelas alasannya. Jangan sampai karena salah perencanaan, lalu hibah dijadikan jalan keluar,” tegasnya.
Menurut Aan, kondisi sapi yang kurus hingga dua kali gagal terjual dalam proses lelang telah mencoreng citra Pemerintah Kabupaten Cirebon. Terlebih, persoalan tersebut sudah menjadi perhatian publik setelah ramai diberitakan.
“Ini tentu memalukan bagi Pemkab Cirebon. Berita soal sapi kurus ini sudah menyebar luas dan menunjukkan adanya kegagalan perencanaan,” ujarnya.
Aan juga menyayangkan belum adanya langkah darurat dari Dinas Pertanian untuk mencari bantuan sementara dari pihak ketiga guna memenuhi kebutuhan pakan ternak.
“Padahal bisa saja mencari solusi sementara, misalnya bekerja sama atau meminjam bantuan pakan dari pihak ketiga. Faktanya sudah dua kali lelang, tapi tetap tidak ada peminat,” katanya.
DPRD kini khawatir kondisi 41 sapi tersebut akan semakin memburuk sebelum anggaran perubahan disahkan pada Agustus mendatang. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret agar aset ternak milik daerah tersebut tidak mati sia-sia.
“Harus segera ada solusi. Kalau memang sudah tidak memungkinkan dipelihara, salah satu opsinya bisa dihibahkan. Yang penting sapi-sapi itu terselamatkan,” pungkasnya. (zen)