BACA JUGA:Akusospol Desak BK DPRD Tegas Terkait Kontroversial Wakil Ketua DPRD
Meski demikian, Komisi II menagih kepastian dari DPRKP agar program Rutilahu ini bisa berjalan, terlebih saat ini, terdapat lebih dari 70 kegiatan yang telah siap dilaksanakan karena dokumen perencanaan, termasuk rencana anggaran biaya (RAB) sudah selesai disusun.
"Kita sama-sama mengetahui fokus pemerintah daerah saat ini selain gaji pegawai. Tapi kita minta program untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk Rutilahu tetap jalan," kata Andru.
Sementara itu, Kepala DPRKP Kota Cirebon, Wandi Sofyan menegaskan, anggaran program mengalami kendala karena ada sejumlah penyesuaian.
BACA JUGA:PGN Dorong Penggunaan Energi Bersih GasKita di Cirebon
"Sudah kita anggarkan, tapi karena ada penyesuaian, maka ada yang belum tercover," ungkap Wandi.
Kebutuhan anggaran untuk korfas dan TFL ini, kata Wandi, merupakan kebutuhan krusial, karena jika itu tidak terpenuhi, maka proses pembangunan fisiknya tidak bisa dimulai.
Maka, keberadaan Korfas dan TFL sangat penting dalam pelaksanaan program rutilahu, mereka mendampingi masyarakat, para fasilitator juga bertugas membantu penyusunan perencanaan, RAB, hingga proses pelaksanaan kegiatan di lapangan. Satu orang TFL, akan menangani 20 hingga 30 lokasi program.
BACA JUGA:Jalin Manunggaling Polisi dan Masyarakat, Ditpolairud Polda Jabar Gelar Lomba Adu Layangan
"Kalau pengawasan dilakukan langsung oleh dinas tentu tidak akan sanggup. TFL memiliki peran penting, karena itu kebutuhan tenaga pendamping dan operasional menjadi salah satu kendala yang harus segera diselesaikan. Dan kami sudah sampaikan kepada Komisi II," kata Wandi.
Untuk diketahui, ada tiga sumber anggaran untuk program Rutilahu, yakni APBN, melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dari APBD Provinsi dan dari APBD Kota Cirebon.
Untuk tahun ini, Kota Cirebon mendapatkan alokasi untuk 240 penerima manfaat, untuk dari APBD Provinsi tahun tidak mendapat kuota bantuan, dan dari APBD Kota Cirebon ada 253 penerima manfaat.
BACA JUGA:Komisi II Puji Tren Positif PAD Sektor Perikanan
Polanya bantuannya masih sama, untuk APBD Kota Cirebon, satu unit rumah dapat anggaran 15 juta, masing-masing 12,5 juta untuk belanja material, dan 2,5 juta untuk tukang.
Sedangkan untuk program BSPS, satu penerima manfaat mendapatkan alokasi bantuan sebesar 20 juta, masing-masing 17,5 juta untuk belanja material dan 2,5 juta untui honor tukang. (sep)