CIREBON - Kasus dugaan keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon kembali terulang.
Kondisi ini mendapat sorotan serius dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon.
PGRI meminta kejadian kedua ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
BACA JUGA:Penjelasan Lengkap: 10 November Hari Apa dalam Kalender Nasional
Ketua PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto menyayangkan kejadian dugaan keracunan ini kembali terulang, padahal belum lama para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyatakan komitmen dan menandatangani pakta integritas bersama untuk menjaga kualitas makanan MBG.
Menurut PGRI, terulangnya kejadian ini menunjukkan komitmen yang telah disepakati bersama perlu dipertanyakan pelaksanaannya di lapangan.
"Ini menjadi persoalan serius. Belum lama kita menghadapi kejadian serupa, sekarang kembali terjadi. Padahal, para kepala SPPG belum genap satu minggu lalu sudah membuat komitmen bersama di DPRD untuk menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat," ungkap Eka, Selasa (10/11).
BACA JUGA:10 November Hari Apa dan Apakah Ada Tanggal Merah? Cek Daftarnya
PGRI, lanjut Eka, mendesak BGN sebagai pihak yang bertanggung jawab, segera melakukan evaluasi secara serius, terutama menyangkut pengawasan terhadap proses pengolahan hingga pendistribusian makanan.
Kejadian sebelumnya, yang menyebabkan lebih dari 400 siswa dan 37 guru dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG, harusnya menjadi pelajaran.
Namun jika kembali terjadi, terlebih dalam waktu berdekatan, maka keseriusan BGN dalam menyelenggarakan program prioritas Presiden ini harus dipertanyakan.
BACA JUGA:Kumpulan Ucapan Hari Pahlawan Nasional 2026 yang Inspiratif untuk Status Medsos
"Pertanyaannya, bagaimana pengawasan yang dilakukan selama ini? Mereka punya ahli gizi dan tenaga yang kompeten di bidangnya. Seharusnya, keberadaan tenaga ahli tersebut bisa memastikan makanan yang sampai kepada siswa maupun guru benar-benar memenuhi standar dan layak dikonsumsi," jelas Eka.
Lebih lanjut, PGRI juga meminta BGN tidak hanya melakukan evaluasi secara administratif dengan memberhentikan SPPG sementara, harus ada sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi SPPG yang tidak serius menjalankan SOP.
"SPPG yang tidak mampu menjalankan SOP serta melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani, sebaiknya ditutup permanen," kata Eka.