RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan masih rendah. Tahun 2025, dari alokasi nasional 2,25 juta kiloliter, realisasinya hanya mencapai sekitar 747 ribu kiloliter.
Rendahnya serapan tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat. Integrasi data nelayan kini dikebut agar subsidi BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah percontohan. Integrasi data nelayan di daerah ini telah mencapai 100 persen.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr Hanif Faisol Nurofiq SHut MP mengatakan, persoalan data selama ini menjadi salah satu kendala penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan.
Pemerintah mengintegrasikan tiga basis data utama milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ketiganya meliputi data Kusuka, Silat, dan Simkada. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan aplikasi XStar milik BPH Migas.
"Selama ini kita masih terkendala dalam menyalurkan BBM bersubsidi untuk para nelayan. Data tahun 2025 dari alokasi 2,25 juta kiloliter, baru bisa kita realisasikan sekitar 747 ribu kiloliter," ujar Hanif ketika menghadiri Peresmian Intengrasi Data Nelayan untuk BBM Bersubsidi di SPBUN Citemu, Mundu, Jumat (20/11).
Menurutnya, integrasi tersebut diharapkan meningkatkan realisasi penyaluran BBM subsidi. Sekaligus memperbaiki akses nelayan terhadap bahan bakar untuk melaut.
Sebab, ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan produktivitas dan pendapatan nelayan.
Hanif menyebut, kesulitan memperoleh BBM subsidi menjadi salah satu kendala peningkatan nilai tukar nelayan. Saat ini, indikator tersebut masih berada di angka 108 koma sekian.
BACA JUGA:Rokhmat Ardiyan Ajak Warga Awasi BBM Subsidi, Penyimpangan Diminta Segera Dilaporkan
"Dengan melakukan integrasi ini, kita sangat berharap pada bulan-bulan ke depan ada peningkatan serius dari nilai tukar nelayan," katanya.
Hanif menargetkan percepatan integrasi data terus dilakukan. Pemerintah berharap dalam dua hingga tiga bulan ke depan cakupan integrasi semakin luas.
Saat ini, integrasi data telah menjangkau 27 provinsi. Namun, pembaruan dan penyempurnaan data masih terus dilakukan.
"27 provinsi sudah integrasi data. Nanti ada perbaikan data yang terus berjalan," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan, integrasi data nelayan di Kabupaten Cirebon telah mencapai 100 persen.