Tindakan tegas, kata Panji, juga merupakan bentuk ketaatan PDP terhadap UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara dalam rangka visi tertib aset dan tertib kelola. Meskipun melakukan penutupan, PDP pun tidak mengabaikan hak dari para taruna sebagai peserta didik yang sedang menjalankan kegiatan belajar mengajar.
“Ini sudah didasarkan kepada pertimbangan yang matang, saran dan masukan pendapat dari JPN. Didukung oleh sejumlah APH yang hadir. Hasil mediasi tadi, pihak AMC meminta waktu, dan bermaksud bertemu dengan PDP, difasilitasi oleh JPN pada hari Selasa mendatang. Kita lihat, apakah nanti bisa terbangun satu kontrak atau tidak. Kalau tidak kita lanjutkan tindakan tegas, bisa saja kita lakukan penutupan permanen,” jelas Panji. (sep)