RAKYATCIREBON.ID - Keberadaan Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon dapat mendorong terwujudnya kota yang informatif. Pasalnya, KI berperan untuk memastikan hak-hak publik terhadap kemudahan akses informasi bagi publik.
Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH mengapresiasi dan mendukung kinerja KI Kota Cirebon, melalui sejumlah program yang sudah dijalankan maupun akan dilaksanakan.
\"Kami mendukung kinerja KI Kota Cirebon. Diharapkan dapat membantu mewujudkan kota yang informatif,\" ungkap Azis usai menerima laporan tahunan KI Kota Cirebon tahun 2021, Rabu (26/1).
Menurut Azis, salah satu indikator pemerintahan yang baik adalah informatif bagi publik, dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan. Sehingga keterbukaan informasi bagi publik adalah sebuah keniscayaan sebagai penyelenggara pemerintahan.
\"Informasi yang menjadi hak untuk publik sebagaimana diatur dalam UU, tentu harus dipenuhi secara maksimal. Meskipun dalam UU ada beberapa jenis informasi yang dikecualikan,\" tutur Azis.
Di sisi lain, Azis juga mengapresiasi kinerja jajaran KI Kota Cirebon periode 2021-2025 yang dinilai progresif. Dia juga meminta agar KI terus meningkatkan kinerja, serta lebih banyak melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
\"Sehingga KI Kota Cirebon tidak hanya menindaklanjuti jika ada sengketa informasi, tapi penting juga sosialisasi dan edukasi agar masyarakat semakin memahami jenis-jenis informasi publik,\" kata Azis.
Sementara itu, Ketua KI Kota Cirebon, Adi Arifudin mengatakan, setelah menyampaikan laporan tahunan kepada walikota, pihaknya juga akan menyampaikan laporan kepada DPRD Kota Cirebon. Dokumen laporan yang disampaikan berisi tentang laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KI Kota Cirebon.
\"Ini sebagai salah satu bentuk komitmen kami dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang kelembagaan,\" ungkap Adi.
Ditambahkan Adi, KI Kota Cirebon telah menyusun beberapa rencana program yang akan dijalankan di tahun ini. Dan pada setiap programnya, KI mengajak semua pihak, mulai dari Pemkot, DPRD serta penyelenggara pemerintahan lainnya untuk bersinergi dan kolaborasi.
\"Dalam menyukseskan rencana program kerja, tentu kita perlu bersinergi dan kolaborasi dengan para pihak terkait lainnya,\" pungkasnya. (sep)