RAKYATCIREBON.ID - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, didesak segera bertindak terkait dugaan pemotongan honorarium Tenaga Kesehatan (Nakes). Hal itu dinilai telah menciderai dunia kesehatan. Pasalnya pemotongan itu, dilakukan oknum dilingkungan dinas terkait.
\"Dinkes harus secepatnya menindaklanjuti kasus ini. Memang ini waktu periode Kadinkes yang lama. Tapi saat rapat kerja terakhir dengan kami, data yang disodorkan Dinkes sudah valid,\" kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan, Minggu (16/1).
Validasi data dari dinkes saat itu lanjut Yoga, berupa nominal transfer dari pusat untuk honor tenaga Nakes. Dinkes saat itu, juga menyodorkan data valid, yaitu transfer dana dari pusat langsung transfer lagi kepada seluruh Nakes, termasuk berapa jumlahnya termasuk nama-nama Nakes yang menerima. Artinya, Dinkes sudah tidak ada masalah.
\"Setelah saya teliti, masalah muncul dari bawah. Tingkatan Dinkes sudah selesai. Saya menduga, masalah malah ada di semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini kan Nakes yang disetiap Puskesmas,\" katanya.
Asumsi tersebut kata Yoga, karena dirinya mendapatkan informasi yang cukup mencengangkan. Diduga, setelah semua Nakes mendapatkan honor, uang tersebut diminta untuk diambil dan dikumpulkan kembali. Ini kuat dugaan terjadi disemua Puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon.
\"Nah kalau sudah begini, Dinkes dong yang harusnya bergerak. Infonya ada juga yang menyebutkan, honor tersebut malah dibagi rata dengan ASN, mungkin yang ada disetiap puskesmas. Padahal ini hak Nakes saat mereka menangani covid-19,\" jelas Yoga.
Yoga menyebutkan, dari berbagai macam info yang masuk, dirinya menduga dalam persoalan ini ada permainan Kepala Puskesmas (Kapus). Meskipun dirinya belum mengetahui sampai sejauh mana kebenarannya, namun dari alur anggaran memang mengerucut ke arah sana. Alasannya, Kapuslah yang mengatur semua Nakes yang ada di setiap Puskesmas.
\"Wajar saya berasumsi seperti itu. Kan sudah ada contoh di Puskesmas daerah Sedong. Disana honor Nakes malah dibagi rata dengan ASN Puskesmas yang sama sekali tidak terlibat menangani masalah covid,\" katanya.
Yoga menambahkan, persoalan sebetulnya mulai terang benderang manakala beberapa waktu lalu, Kapus Kaliwedi dipanggil Dinkes. Persoalannya memang seputar dugaan pemotongan honor Nakes. Hal itu menandakan sebetulnya Dinkes serius menyikapi tekanan komisi IV, supaya persoalan ini mendapatkan benang merahnya.
\"Tinggal bagaimana sekarang Dinkes betul- betul menyikapi secara serius masalah ini. Lah, ini kan menyangkut hal Nakes. Mereka mengorbankan nyawa saat pandemi kemarin. Masa ada oknum ASN yang ikut menikmati hak mereka, padahal yang ikut menikmati tidak menangani covid-19,\" tukasnya.
Sebelumnya, para Nakes di Kabupaten Cirebon mengeluh. Sebab, mereka hanya menerima honor Rp300 ribu dari yang seharusnya didapat sebesar Rp 1,4 juta. Diduga ada pemotongan honor dari oknum sebesar Rp 1,1 juta. Saat ini, Nakes masih menunggu tindakan apa yang akan diambil oleh Bupati Cirebon, Imron. Bupati sendiri, sampai saat ini masih meminta Dinkes untuk mengumpulkan data valid. (zen)
FOTO : DOC/RAKYAT CIREBON
DISERIUSI. Anggota Komisi IV DPRD Kab Cirebon, Yoga Setiawan minta Dinkes serius menangani dugaan potongan honorer Nakes.