RAKYATCIREBON.ID – Anggota DPR RI, Ono Surono mendapat banyak aspirasi dari guru honorer. Aspirasi itu, didapat saat Ono menggelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan. Pasalnya, kesejahteraan guru saat ini belum diperhatikan pemerintah. Kalaupun ada kesempatan, melalui rekrutmen P3K. Itupun harus berkontestasi dengan ribuan pendaftar lainnya.
Sementara, di Kabupaten Cirebon, banyak guru honorer yang usianya sudah melebihi 35 tahun. Telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Namun kesejahteraannya tak juga diperhatikan. Ikut berkontestasi dalam rekrutmen CPNS, sudah tidak bisa. Terganjal aturan. Harapannya, tinggal di perekrutan P3K.
“Tolong, nasib guru honorer yang belum terangkat menjadi P3K, agar diluluskan semua. Di tuntaskan,” kata salah satu guru honorer asal Kecamatan Pasaleman, Nurdin ketika mengikuti sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Senin (29/11).
Kemudian selain itu, kata Nurdin pihaknya mendesak agar presiden bisa segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) terkait gaji honorer. Minimalnya, bisa setara dengan UMK. “Tolong, hanya itu (Kepres, red) yang bisa membantu. Agar gaji kami sama dengan UMK. Baru bisa tenang. Tolong sampaikan ke Presiden,” katanya.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI, Ono Surono, pun membenarkan persoalan honorer ini, butuh regulasi. Karena terkait kesejahteraan guru, menjadi persoalan dimana-mana. Faktanya, jumlah guru honorer lebih banyak, dibandingkan dengan guru yang berstatus sebagai ASN.
Politisi PDIP itupun mengaku menemukan, bahwa gaji guru di dapilnya, hanya diangka Rp300 ribu per bulannya. Bahkan ada yang hanya Rp100 ribu. Itupun, dibayarkannya, setelah tercatat telah mengabdi selama 2 tahun.
Ono mengaku tidak akan tinggal diam. Ia akan meneruskan aspirasi yang didapatkannya. Terutama honorer yang sudah berusia lanjut. Agar bisa dipermudah. Sehingga tidak perlu harus bersaing dengan yang muda.
“Saya akan perjuangkan. Khususnya terkait tes P3K, terutama guru yang sudah sepuh. Yang mereka tidak mungkin disetarakan dengan yang muda-muda. Kalau bisa dipermudah. Syukur-syukur bisa langsung diluluskan,” kata dia.
Ia pun mengharapkan kepada Pemda agar bisa merumuskan bagaimana honorer bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Dengan tidak memberatkan walimurid. Misalnya dari APBD maupun APBN. Ono pun mengaku merasa teriris. Karena hampir terjadi diseluruh Indonesia. Faktanya, kata dia, Indonesia kekurangan guru. “Jumlah guru honorer lebih banyak dibandingkan dengan guru ASN. Meskipun kesejahteraannya begitu. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan SDM Indonesia kalau gurunya tidak diperhatikan. Dengan penghasilan yang layak.
Artinya, ketika kesejahteraannya sudah diperhatikan, dipastikan SDM unggul pun bukan lagi menjadi isapan jempol. “Sudah pasti, akan saya dorong. Saya akan sampaikan ke menteri. Ke Komisi X dan Komisi II yang membidangi pendidikan dan kepegawaian. Juga kepada teman-teman di Provinsi Jabar,” pungkasnya. (zen)