RAKYATCIREBON.ID – Munculnya Batik Mande Caruban printing dikeluhkan banyak pengrajin. Pasalnya, diluncurkannya batik tersebut, semangatnya demi mendukung kelangsungan para pengrajin. Sehingga Pemkab pun mewajibkannya, dengan menjadikan Batik Mande Caruban sebagai pakaian resmi kedinasan.
Tapi, hadirnya batik mande caruban printing semangatnya berubah. Dipastikan kelahirannya bukan dari para pengrajin batik tulis. Tapi, dari pelaku industri batik besar. Harga jualnya pun dibawah harga pasaran. Tentu dengan konsekuensi penurunan kualitas.
Menanggapi hal itu, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, menilai hal itu merupakan langkah alami dalam dunia usaha. Sah dan dibenarkan. Terlebih, konsumennya banyak. Karena sudah diwajibkan Pemkab. Tapi, kenyataannya, tidak semua, pegawai mampu merogoh kocek untuk batik tulis.
Imron pun menegaskan memperbolehkan adanya batik printing.
\"Kalau batik tulis kan mahal. Sedangkan, ada kewajiban untuk pakai batik. Sementara kan kita tidak kasih uangnya. Jadi biarkan saja,” kata Imron, kemarin.
Kalaupun ada anggarannya, lanjut Kang Imron--sapaan akrabnya, anggaran tersebut hanya diperuntukkan bagi ASN golongan tertentu. Tidak untuk semua.
\"Kalau kuwu dan aparat desa. Kan nggak ada anggarannya. Kemudian, muncul orang kreatif yang membuat printing dengan bentuk, warna, dan desain batiknya sama. Ya silakan. Karena memang dimungkinkan hanya beberapa orang yang faham batik saja yang tahu antara printing dan batik tulis,” kata Imron sambil menegaskan tidak mempermasalahkan. Mengingat situasi dan kondisi yang mengharuskan sementara dari segi anggaran tidak memungkinkan.
Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Nana Kencanawati SPd mengatakan, untuk memecah masalah ini, perlu dicari solusi bersama. Pihaknya mengajak, agar bisa duduk bersama antara eksekutif, dan para pengrajin batik.
\"Mari kita duduk bersama cari solusi. Kita sama-sama silaturahmi ke Pak bupati. Perwakilan dari pengrajin beberapa orang , nanti dimediasi oleh komisi IV. Baik melalui lembaga maupun pribadi. Nanti kami siap memediasi,\" jelasnya.
Jika memang tujuan awal mensejahterakan pengrajin, memang seharusnya Pemda konsisten. Jangan, sampai ada yang dirugikan.
\"Jangan sampai dirusak komitmennya dengan batik printing yang jelas murah,\" tegasnya.
Politisi Gerindra itupun mempertanyakan, komitmen para pengrajin terkait kesanggupan menyediakan kebutuhan batik antar SKPD. Demi menghindari kekhawatiran “kalah saing” dari kehadiran batik printing. Ia pun mengaku akan mengawal, ketika persoalannya berkaitan dengan anggaran.
“Kebutuhannya masih banyak. Kisaran 12ribuan lagi untuk SKPD. Nanti kita kawal anggarannya di 2022. Kebetulan Bunda di Banggar,\" pungkasnya. (zen)