RAKYATCIREBON.ID – Anggaran sebesar Rp11,8 miliar digelontorkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat untuk Kabupaten Indramayu. Kucuran anggaran itu atas penilaian suksesnya program Bangga Kencana di Kota Mangga.
Hal itu terungkap saat Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo bertemu Bupati Nina Agustina di Pendopo Kabupaten Indramayu, Kamis (14/10). Keduanya fokus membicarakan program-program kependudukan dan keluarga berencana.
Poin pentingnya, BKKBN memberikan perhatian penuh terhadap upaya-upaya penanganan Covid-19 melalui vaksinasi dan kegiatan keluarga berencana.
Dalam kunjungan itu, Hasto menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Indramayu dalam melaksanakan seluruh program BKKBN. Dan atas komitmen itu BKKBN menggelontorkan anggaran sebesar Rp11,8 miliar untuk Indramayu.
“Terima kasih untuk Ibu Bupati Indramayu atas komitmennya kepada masyarakat dalam rangka mensukseskan program Bangga Kencana, program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.
Adapun anggaran yang diberikan BKKBN kepada Pemkab Indramayu itu, lanjut Hasto, digunakan untuk kegiatan percepatan vaksinasi. Serta kebutuhan lain menyangkut klaim jasa medis bagi bidan dalam penanganan persalinan dan lain-lain.
“Sekarang sudah kami bantu anggaran, jadi bidan atau tenaga medis tidak perlu repot-repot lagi mengurus klaim melalui BPJS karena sudah disiapkan oleh bupati,” jelasnya.
Menurut Bupati Nina, perhatian BKKBN Pusat untuk Indramayu merupakan buah dari kerja keras semua pihak dan masyarakat. Sebagai salah satu daerah yang memiliki persoalan kualitas hidup penduduk, Indramayu telah membuat sejumlah skema untuk penanganannya.
Salah satu skemanya yaitu program pencegahan kasus stunting melalui Gerakan Penanganan Stunting Indramayu Terpadu (Gesit).
\"Kasus stunting menjadi perhatian serius kami. Sebab stunting menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup penduduk,” sebutnya.
Selain skema pencegahan stunting, Pemkab Indramayu juga fokus pada program pengendalian penduduk. Hal ini bertujuan agar terjadi keseimbangan populasi dengan kondisi sosial dan ekonomi daerah.
“Langkah awal pengendalian penduduk, akan kami adakan kegiatan sterilisasi pada pria dan wanita, vasektomi dan tubektomi, yang akan diselenggarakan mulai akhir Oktober tahun ini,” tandasnya. (tar)