RAKYATCIREBON.ID - Harapan Rd Heru Rusyamsi Aryanatareja atau dikenal dengan sebutan Pangeran Kuda Putih untuk bertemu langsung walikota, belum juga terlaksana. Sudah dua kali dia bertandang ke balaikota, pada Kamis (19/8) dan Jumat (20/8), namun tetap gagal bertemu dengan orang nomor satu di Kota Cirebon itu.
\"Hari ini saya ke balaikota lagi, berharap bisa bicara dengan walikota dan aparatur lain untuk mendiskusikan apa yang menurut kami harus disampaikan, terkait perjuangan kami untuk keraton. Namun tadi dikabarkan protokol, bahwa walikota jadwalnya padat. Kami maklumi,\" ungkap Pangeran Kuda Putih kepada wartawan di balaikota.
Karena tak berhasil bertemu walikota, ketua Buhun Pemangku Adat Tertinggi Nusantara Santana Kasultanan Cirebon dan Laskar Maung Bodas itu, meminta kepada protokol untuk menjadwalkan ulang pertemuan. \"Kami menunggu dijadwal ulang. Kami minta secepatnya. Senin lah,\" lanjut Pangeran Kuda Putih.
Tak hanya melayangkan surat ke eksekutif untuk meminta pemkot turun menengahi kisruh di Keraton Kasepuhan. Ternyata para dzurriyat yang tergabung dalam Santana Kasultanan Cirebon juga bersurat ke DPRD, Kepolisian, TNI di tingkat Kodim serta Korem. Termasuk ke Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) sebagai SKPD yang menjadi leading sector kebudayaan.
Ditegaskan PKP, keinginannya untuk meminta pemerintah hadir di tengah kisruh Keraton Kasepuhan, bukan untuk perebutan takhta sebagaimana dua matahari yang ada di Keraton Kasepuhan saat ini.
Maksud para dzurriyat yang meminta pemerintah turun menengahi adalah untuk memperbaiki keraton. Karena mereka menilai banyak kesalahan, serta penyalahgunaan selama ini.
\"Di hadapan semuanya, saya akan paparkan apa yang menjadi temuan dan keinginan kami. Bahwa ini bukan urusan takhta, tapi bagaimana kami ingin merapikan rumah orang tua kami,\" jelas Pangeran Kuda Putih.
Dari semua surat yang dilayangkan, diakuinya, respons baik sudah ditunjukkan oleh para penerima surat, termasuk DPRD. Para wakil rakyat akan membantu memfasilitasi pertemuan yang diinginkan.
\"Walikota sudah respons, polres sudah respons, tapi hari ini pak Kapolres padat, kegiatan dengan walikota. DPRD juga sudah ketemu, akan membantu menjadwalkan kepada Komisi III. Salah satu keinginan kami adalah audit, dan kapasitas yang bisa audit dan memeriksa semua itu pemerintah. Senin Insya Allah kita tanya lagi,\" tegasnya.
Anggota DPRD Fraksi PAN, Dani Mardani SH MH membenarkan bahwa pihak Pangeran Kuda Putih sudah datang untuk menyampaikan maksud agar pemerintah hadir menengahi kisruh Keraton Kasepuhan. \"Betul, sudah ada dan saya yang menemui,\" ungkap Dani.
Namun demikian, ia pun belum bisa banyak berbicara dan menanggapi persoalan yang terjadi. Karena belum begitu paham apa yang sebenarnya terjadi di Keraton Kasepuhan yang saat ini kembali memanas usai jumenengan Rahardjo Djali yang mengklaim dirinya sebagai pemegang takhta yang sah.
\"No comment dulu. Kita masih mempelajari dulu, karena belum terlalu paham,\" kata Dani singkat.
Sebelumnya diberitakan, bahwa para dzurriyat kanjeng Sinuhun yang diwakili Pangeran Kuda Putih menolak kedua sultan yang saat ini saling mengklaim takhta. Mereka hanya ingin kembali mengambil rumah yang menjadi hak mereka, setelah pada masa Sultan VI mereka keluar dari keraton karena konflik.
Mereka meminta agar pemerintah hadir melakukan audit terhadap manajemen dan penggunaan aset keraton. Setelah itu, mereka akan melakukan penataan di keraton dari semua sisi. Barulah setelah kondisi keraton tertata, mereka berbicara mengenai siapa yang berhak duduk di takhta sultan. (sep)