RAKYATCIREBON.ID – Mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2003-2008, Drs H Nurasyik turun gunung. Mengkritik konsep pembangunan di Kabupaten Cirebon yang dinilai tak punya arah pasti.
Ia mengaku, mengamati semua perkembangan pembangunan dari masa ke masa. Serta dinamika yang ada di Kabupaten Cirebon. Di kepemimpinan Bupati Imron, dinilainya sangat memprihatikan.
Contohnya, kata Nurasyik, infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon terburuk dibandingkan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan (CIayumajakuning). Padahal, APBD Kabupaten Cirebon paling tinggi dibandingkan daerah tetangga.
Dimatanya, Imron sangatlah lemah. Tak memiliki ketegasan. Wibawannya pun tak nampak di hadapan kepala dinas, kepala badan, maupun kepala bagian dan kepala bidang. Sehingga, konsep dan inovasi kepala daerah tidak direspon cepat.
\"Saya perhatikan kepemimpinan Bupati Imron tidak ada gregetnya. Tidak ada inovasi. Tidak ada sentuhan apapun. SKPD tidak di paksa. Ya cicing wae (diem aja, red). Bahkan, untuk IPM tidak ada perubahan. Masih tertinggal,\" terang Nurasyik.
Ia pun menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati lebih fokus terhadap konsep-konsep infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan sebagai skala prioritas.
\"DPRD pun harus punya banyak sikap terhadap kinerja eksekutif. Agar progressnya lebih baik,\" katanya.
Pria yang sekaligus merupakan mantan Wakil Ketua DPRD periode 1999-2004 itu meminta Bupati dan DPRD dalam meningkatkan SDM kepemimpinan dan leadership-nya, agar memahami problem yang ada di masyarakat.
\"Saya merasa malu. Karena pernah berkiprah di pemeritah Kabupaten Cirebon, tapi di masa ini (Imron, red) tidak ada perubahan yang ada kemunduran,\" ucapnya.
Ia menjelaskan, ketika pembangunan dibenturkan dengan dalih refocusing anggaran dalam penanggulangan covid-19 memang benar. Karena semua daerah mengalaminya. Nasional malah. Bahkan mendunia.
Tapi lanjutnya, itu tergantung kepala daerahnya. Artinya, kreativitas mendesign dari pemikiran kepala daerah dalam penerapan kebijakan arah pembangunan diuji.
“Kita bisa lihat, daerah lain ketahanan APBD-nya masih bagus. Program-nya tetap berjalan. Loh ini Kabupaten seperti mati suri,\" tegasnya.
Ia pun menceritakan, saat dulu menjabat sebagai wakil bupati. Bupati dan wakil itu mempunyai konsep lokal tentang pendidikan. Misalnya, sekolah satu atap, SMP gratis.
\"Sekarang, konsep lokal tentang pendidikan tidak ada,\" tuturnya.
Ketika dalam pembangunan di daerah terbentur dengan UU diatasnya. Bisa langsung konsultasi ke pusat. Juga saat berbenturan dengan aturan keuangan, konsultasi ke BPK.