RAKYATCIREBON.ID - Desas desus, ada wacana PPKM diperpanjang waktunya. Kebijakan resmi belum dikeluarkan. Meski begitu, wacana itu sudah membuat gaduh. Pasalnya, PPKM yang Jawa-Bali diberlakukan hingga (20/7) ini pun, telah membuat resah.
Bagi pemerintah daerah, ketika PPKM benar diperpanjang, tidak punya pilihan. Selain mengikuti keputusan itu. \"Kalau benar, kami meyakini itu keputusan terbaik. Tidak asal-asalan. Sudah dikaji matang-matang. Kami yang levelnya di kabupaten ya tinggal nunggu perintah,\" ucap Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, kemarin.
Tapi, kata Imron sejauh ini, penambahan waktu PPKM, masih rumor dimedia. Disampaikan oleh salah satu pejabat negara. Belum menjadi kebijakan resmi. Makanya, Kabupaten Cirebon belum mempersiapkannya.
\"Intruksi resmi belum ada. Itu kan baru pendapat pribadi. Belum menjadi dasar hukum. Tapi intinya, kita siap mengikuti aturan dan anjuran,\" tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengakui, memang kebijakan perpanjangan PPKM masih dilematis. Harus dipenuhi terlebih dulu, kebutuhan masyarakat. Hanya saja, jaminan ekonomi bagi masyarakat sejauh ini belum ada bahasan. Karena tutur Imron, memakai uang negara tidak bisa asal-asalan.
\"Harus ada dasar. Nah apa dasarnya,\" kata Imron.
Bagi Pemkab, ketika ingin memproses jaminan ekonomi, tidak ada cara lain, selain merekofusing anggaran. Seperti tahun 2020 lalu. Karena tidak ada sumber anggaran lain.
\"APBD sudah diketok. Paling ya refocusing anggaran lagi. Itu jalan paling memungkinkan kalau diperpanjang,\" kata dia.
Artinya, akan menghilangkan program pembangunan fisik. Yang sudah disusun. Imron menyebutkan Pemprov Jawa Barat saja sudah mengambil kangkah tersebut.
\"Kemarin Jabar sudah mengambil langkah menunda proyek infrastruktur yang belum ditenderkan. Anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid. Kita pun otomatis sama. Mengikutinya,\" imbuhnya.
Konsekuensinya, harus siap dengan persoalan lain akan timbul. Jalan-jalan yang sudah rusak, harus menunggu lebih lama untuk diperbaiki.
\"Pasti itu. Banyak yang ngeluh nanti, banyak lobang sewu lagi. Tapi ya mau bagaimana lagi. Ini cara yang harus diambil,\" kata dia.
Artinya, dimasa seperti ini, hanya bisa menyelesaikan masalah tapi juga dengan melahirkan masalah baru. Sementara, untuk Dinas Sosial (Dinsos) pun masih terlilit dengan persoalan. Mereka kata Imron menjalankan program dari pusat. Dari Kemensos. Tapi data yang dipakai, bukan dari daerah.
\"Datanya dari pusat. Hasilnya beda. Banyak data tak valid dilapangan. Makanya, banyak kan data penerima bansos yang sekarang terpaksa diberhentikan, dipotong karena data yang tidak valid itu,\" pungkasnya. (zen)