RAKYATCIREBON.ID – Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, anggota dewan akan menempel bersama Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH setiap harinya. Dalam sehari, tiga anggota DPRD Kota Cirebon akan berkantor di balaikota, mendampingi Walikota Azis.
“Setiap harinya ada 3 anggota dewan yang akan berkantor di balaikota selama PPKM Darurat. Hal ini sebagai bentuk sinergi legislatif dengan eksekutif dan sudah disepakati dalam rapat tadi (kemarin, red),” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati, usai rapat dengan Walikota Azis dan jajarannya di gedung dewan, Rabu (7/7).
Dalam rapat yang tertutup bagi awak media tersebut, eksekutif memaparkan mengenai kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pendanaan untuk penanganan Covid-19. Sehingga, eksekutif harus melakukan penyesuaian atau refocusing anggaran belanja dalam APBD untuk jilid IV di tahun ini.
“Kami mendukung langkah-langkah eksekutif, Pak Walikota, untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Kita utamakan keselamatan masyarakat. Kalau pembangunan masih bisa nanti. Mudah-mudahan di tahun depan jika situasinya sudah membaik,” kata Fitria.
Politisi yang juga ketua DPC PDI Perjuangan itu menambahkan, Pemkot Cirebon kini membutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp34,3 miliar untuk penanganan Covid-19 dan penerapan PPKM Darurat. Oleh karena itu, pihaknya pasrah dan mendukung langkah pemkot.
“Makanya pokir anggota dewan senilai Rp12,7 miliar dan beberapa program lainnya direfocusing. Tapi kami mendukung itu,” kata dia.
Di sisi lain, pihaknya meminta Pemkot Cirebon melalui Satgas Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan obat-obatan hingga oksigen, di tengah lonjakan kasus Covid-19. Selain itu, perlu juga optimalisasi peran satgas sampai ke tingkat RW agar bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat.
“Saya juga ke ketua dewan minta untuk mengaktifkan lagi Pansus Covid-19 untuk bergotongroyong menangani pandemi. Pemkot juga harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Walikota Azis mengakui, pihaknya sudah empat kali melakukan refocusing anggaran belanja pada tahun ini. Untuk tahap empat ini dibutuhkan Rp34,3 miliar dan Rp12,7 miliar di antaranya dari pokir anggota dewan. “Sebenarnya (pokir dewan) bukan refocusing. Sudah dipasang, tapi tidak terbiayai. Jadi ditunda. Alhamdulillah langkah ini didukung dewan,” kata Azis.
Dia juga menyampaikan, berdasarkan kesepakatan dalam rapat, nantinya ada minimal tiga anggota dewan yang akan mendampingi pihaknya setiap hari selama PPKM Darurat. “Bukan saja monitoring, tetapi juga untuk bersama-sama mengambil keputusan jika menghadapi situasi darurat,” katanya. (jri)