RAKYATCIREBON.ID - Pemerintah Kota Cirebon masih memerlukan amunisi tambahan untuk menangani Covid-19. Kondisi itu memaksa Pemkot harus melakukan penyesuaian anggaran. Meski sebelumnya, selama tahun anggaran 2021, sudah tiga kali melakukan pergeseran anggaran.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, M Arif Kurniawan mengungkapkan, saat ini kebijakan revisi anggaran sedang disiapkan, karena masih butuh sekitar Rp33 miliar untuk menangani Covid-19.
\"Kita masih butuh 33 miliar untuk penanganan Covid. Geser-geser anggaran sedang disiapkan,\" ungkap Arif kepada Rakyat Cirebon.
Untuk revisi anggaran atau refocusing jilid keempat ini, lanjut Arif, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berencana akan mengeruk anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Sehingga akan ada beberapa program fisik di DPUPR yang pelaksanaannya dibatalkan.
\"Sumber dari pergeseran di APBD, kita efisiensi kegiatan. Terpaksa semua program strategis pak Wali dialihkan semua. Kebumen tidak ada, hotmix Kartini-Siliwangi batal. Ini jilid keempat. Semua yang akan digeser dari anggaran DPUPR,\" lanjutnya.
Angka Rp33 miliar yang dibutuhkan, kata Arif, akan dialokasikan untuk penanganan Covid, dan secara teknis digunakan untuk penanganan Unit Gawat Darurat (UGD) di RSD Gunung Jati.
Selain itu, untuk memperpanjang fasilitas Hotel Onos yang digunakan untuk isolasi mandiri, termasuk untuk intensif tenaga kesehatan. Anggaran yang sedang direncanakan tersebut, juga akan dimaksimalkan untuk SDM di Rumah Sakit. Karena itu, direncanakan akan melakukan rekrutmen 200 orang, tidak terkecuali untuk alkes, baik yang sifatnya darurat atau yang perawatan. \"Insentif nakes tahun ini baru tiga bulan, tambah tiga bulan lagi dari situ. Terus Swab RT-PCR, karena selama PPKM Darurat seminggu harus 4.500 tes. Kita alokasikan sampai Desember sekitar 18 ribu alat tes,\" jelas Arif.
Saat ini, kata Arif, UGD di RSD Gunung Jati dalam kondisi yang memprihatinkan. Sehingga Pemkot memilih strategi untuk memperbesar kapasitas di RS. Terutama untuk yang bergejala berat. Sehingga direncanakan, RSD akan difungsikan penuh untuk menangani pasien Covid.
\"Dari revisi ini, kita fokus nambah bed 230-an, ada rehab fisik, karena kita akan memaksimalkan ruang yang ada. IGD yang lama tidak jadi dibongkar, akan dipakai dulu untuk perawatan Covid. Termasuk untuk nakes dan tenaga pemulasaraan jenazah,\" kata Arif.
Bagi APBD Kota Cirebon, tahun 2021 ini merupakan tahun yang memilukan. Karena sampai satu semester tahun anggaran berjalan, sudah dilakukan empat kali revisi anggaran. Bahkan DPUPR menjadi SKPD yang paling banyak kehilangan anggaran. Di awal tahun, DPUPR harus kehilangan anggaran sekitar Rp18 miliar, dan kali ini revisi kembali harus dilakukan. Dan anggaran DPUPR akan dialihkan mencapai Rp33 miliar.
\"Tahun ini sudah sekitar 20 persen APBD direfocusing. Untuk jilid 4, minggu ini harus diselesaikan,\" imbuh Arif. (sep)