RAKYATCIREBON.ID – Pendidikan Politik menjadi perhatian dalam rapat kerja komisi I dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Pasalnya, penyuluhan kepada masyarakat masih sangat rendah. Padahal, pendidikan politik menjadi rekomendasi dari LKPJ tahun 2018, agar dilaksanakan di tahun 2020.
Sekretaris Komisi I, Nurkholis SPdI menilai, ada kesalahan perencanaan dilakukan Kesbangpol. Sehingga kegiatan tidak terlaksana dan anggarannya tak terserap. Padahal, dari segi anggaran, ditahun 2020 sudah dilakukan refokusing. Harusnya alokasi anggaran yang sudah ada, bisa diserap.
\"Pendidikan politik kita, masih sangat kurang. Ini juga rekomendasi dari LKPJ 2018 lalu. Harusnya bisa dilaksanakan dan dimaksimalkan. Kenapa bisa tidak terserap,\" kata Nurkholis ketika menggelar Rapat Kerja membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 bersama Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Kamis (10/6).
Politisi PKS itu mengharapkan, kedepan tidak sampai terulang. Ia pun mempertanyakan, apakah ditahun 2021 kegiatan pendidikan politik sudah mulai dilaksanakan.
\"Saya lihat, bidang politik dalam negeri ditahun 2021 ini, mengganggarkan sampai Rp4 miliar. Sasarannya siapa. Sudah dialaksanakan belum kegiatannya. Kalau sudah, anggaran ini untuk berapa titik?,\" tanyanya.
Rupanya, belum ada kegiatan yang dilaksanakan. Harusnya, bidang politik ini, tegas politisi asal dapil VI itu, bisa lebih intens lagi menggelar pendidikan politik kepada masyarakat. Disamping untuk penyerapan anggaran, sekaligus mengupgrade pemahaman politik masyarakatnya.
\"Harus bisa seratus persen serapannya,\" tuturnya.