RAKYATCIREBON.ID - Direalisasikannya janji kampanye Bupati Nina Agustina dan Wakil Bupati Lucky Hakim, yaitu pembongkaran pagar alun-alun Indramayu pada Rabu (19/5) lalu ternyata menjadi sorotan publik. Terlebih lagi dengan terjadinya kerumunan yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan larangan digelarnya hiburan kesenian maupun arak-arakan dan sejenisnya.
Salah satu pemerhati kebijakan publik, Edi Sugianto menyikapi hal tersebut. Bahwa saat ini ada kebijakan dari pemerintah daerah yang melarang adanya kegiatan hiburan kesenian dan aktivitas obyek wisata. Namun ia sangat menyayangkan, pada pembongkaran pagar alun-alun banyak masyarakat yang menyaksikan langsung, dan terjadinya kerumunan di lokasi kegiatannya.
\"Bisa dikatakan membuat peraturan sendiri tapi dilanggar sendiri. Wajar saja kalau banyak yang mengatakan ada unsur pencitraan,\" ungkapnya, Kamis (20/5).
Menurutnya, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat cukup dengan sikap yang baik, ramah, dan memberikan kemudahan. Termasuk dalam pelayanan surat-surat yang masuk dan tamu tidak disortir berdasarkan kepentingan politik.
“Jadi tidak harus membongkar pagar alun-alun yang dibangun dengan biaya APBD. Selain tidak menghargai pendahulunya, juga pemborosan anggaran. Membongkar pagar itu memerlukan biaya APBD, padahal disisi lain masih sangat banyak hal penting dan prioritas yang membutuhkan anggaran. Kasihan Indramayu,” papar dia.
Selain itu, dalam pelaksanaan pembongkaran pagar alun-alun di kawasan pusat Pemerintah Kabupaten Indramayu terlihat jelas adanya pelanggaran protokol kesehatan.
“Karena terjadi kerumunan yang dikuatirkan adanya kluster baru penularan Covid-19. Sementara hiburan hajatan, arak-arakan, obyek wisata ditutup dan kegiatan masyarakat dibatasi,” kata dia.
Putra mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin atau Yance (almarhum) dan Anna Sophanah, Daniel Mutaqien Syafiuddin melalui akun instagramnya menanggapi perkataan Bupati Nina Agustina saat pembongkaran pagar alun-alun. Dalam akun danielmsy_309 tertulis;
“Sebenernya males nyikapin pembongkaran pagar pendopo, karena saya juga masih dalam suasana duka, dan lebih males lagi kalau saya sikapin nanti pada baper. Hanya krn bawa2 pemerintah sebelumnya, sy mau sedikit bersuara.
Sebetulnya mau ambil langkah strategis pembangunan apapun mangga saja terserah, toh bapak dan ibu adalah pemerintahan yang sah, tapi Pemerintah sebelumnya pasti punya alasan kenapa langkah2 strategis pembangunan diambil pada saat itu.
Saya mau bertanya, ada yang menyangsikan kedekatan almarhum pak Yance dengan rakyat indramayu?
Toh sejatinya, sekatan antara pemimpin dan rakyatnya bukan terletak pada pagar Alun alun Pendopo, tapi pada KEBIJAKAN.” (tar)