RAKYATCIREBON.ID – Tahun ini, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk para pelaku UMKM akan dilanjutkan. Pemerintah sudah menyiapkan anggarannya.
Hanya saja, jangan sampai salah sasaran. Pasalnya, program BPUM ditahun 2020 lalu, diduga banyak terjadi kesalahan. Penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Alhasil, mendapat kritikan dari para pelaku UMKM.
Sebut saja, yang disampaikan pelaku UMKM asal Buntet, Astanajapura, Samsul. Ia mengkritik penyaluran program BPUM. Dinilai tidak tepat sasaran. “Saya dan istri, buka usaha. Istri buka warung, saya juga jualan. Pada saat ada program bantuan UMKM, ya kita ikut mengajukan. Berkas semua masuk ke desa. Tapi, tidak ada yang tembus satu pun,” keluhnya, kepada Rakyat Cirebon, kemarin.
Sementara, tetangganya yang bukan pelaku UMKM, mendapatkan bantuan. “Tetangga saya bukan pedagang. Dia mendapatkannya. Dia tidak buka usaha apapun. Ini kenapa, malah dapat bantuan,” tanyanya.
Padahal lanjut Samsul informasinya presiden terus menggembar gemborkan, bagi pelaku UMKM akan mendapatkan bantuan. Nilai bantuan yang disediakan sebesar Rp2,4 juta. Dikhususkan bagi pelaku UMKM.
“Tapi kenapa dalam praktiknya malah salah sasaran. Memangnya tidak ada verifikasi. Sebabnya apa. Kenapa bisa sampai begitu,” tegasnya.
Pihaknya pun mempertanyakan, mekanismenya seperti apa. Agar bisa tepat, mendapat bantuan. Karena disayangkan, ketika program BPUM digulirkan, tidak sampai kepada yang berhak. Mestinya verifikasi faktual dilakukan. Terlebih, BPUM akan dilanjutkan ditahun ini.
“Sebagai masukan saja kepada pemerintah. Para pelaku UMKM ini sangat membutuhkan bantuan itu, setelah terdampak Covid. Jadi, kami minta diperbaiki lah. Jangan sampai terjadi lagi, bantuan salah sasaran,” akunya.
Sementara itu, Lesda Cirebon, Abdurohim SPdI menilai program BPUM tepat digulirkan pemerintah. Untuk menjamin keberlanjutan perekonomian pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. “Ini momentumnya tepat, kalau iembali digulirkan. Menjelang ramadhan. Biar laju perekonomian kembali bergeliat,” kata dia.
Tapi, proses penyalurannya harus tepat. Jangan sampai ada, pelaku UMKM yang tertinggal. “Ya jangan salah sasaran. Tapi kami meyakini, pemerintah akan memprioritaskan para pelaku UMKM. Kalaupun ada, itu human eror saja,” pungkasnya. (zen)