RAKYATCIREBON.ID - Dimulai sejak tahun 2019 lalu, hingga saat ini pembangunan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon yang berada di komplek perkantoran kawasan Bima, belum juga selesai.
Jika merujuk jadwal awal, sejatinya gedung dua lantai disamping kantor Dinas Pendidikan tersebut selesai tahun 2020 lalu, dan tahun ini sudah bisa digunakan untuk melayani masyarakat.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon, Atang HD mengungkapkan, akibat adanya refocusing tahun 2020 lalu, gedung Disdukcapil batal diselesaikan, sehingga tahun ini pihaknya masih harus berkantor di kantor sementara di jalan Wahidin.
\"Keinginan kita sih cepet selesai, jangan refocusing lagi. Dana sudah ada, tinggal PU menentukan. Kena refocusing atau tidak,\" ungkap Atang kepada Rakyat Cirebon, kemadian.
Menurut info terakhir yang diterimanya, lanjut Atang, progres pengerjaan gedung sudah selesai untuk sisi kontruksi fisik bangunan, sehingga persis hanya tinggal proses finishing.
\"Info terakhir. Masih ada sekitar Rp2,5 miliar. Kalau tidak ada pandemi, harusnya selesai 2020, . Kaena mulai dibangun 2019,\" kata Atang.
Saat ini, meskipun belum rampung dan masih menempati kantor sementara, Atang mengakui sudah memiliki bayangan untuk menyetting seperti apa kantor barunya.
Dengan kantor yang lebih luas dan representatif, Atang yakin pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Cirebon akan lebih maksimal.
\"Sudah punya bayangan, tata kelola kantor, pelayanan seperti di bank, bahkan itu akan sepi, karena sudah mulai migrasi ke pelayanan online,\" ujar Atang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon, Syaroni ATD MT mengatakan, anggaran untuk menyelesaikan program-program fisik yang belum selesai, seperti gedung Disdukcapil dan gedung Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) sebetulnya sudah diaanggarkan.
Hanya saja, kata dia, lagi-lagi DPUPR harus mengelus dada karena APBD 2021 kembali disesuaikan, atau direfocusing untuk kepentingan penanganan pandemi.
\"Tahun ini kalau tidak ada refocusing kita ajukan anggaran, tapi karena ada refocusing, kita masih mengupayakan,\" jelas Syaroni.
Seperti tahun kemarin, DPUPR kembali menjadi SKPD yang paling besar kehilangan anggaran karena refocusing.
\"Tahun ini sampai 12 milyar, tahap kedua nanti sampai 6 milyar lagi, jadi refocusing hampir 18 milyar lebih. Prioritas sih semua, tapi karena harus ada penyesuaian, maka kita pilah-pilah,\" kata Syaroni. (sep)