RAKYATCIREBON.ID-Sejumlah panitia sebelas makin galau. Paslanya, hingga kini belum ada solusi bagaimana menambal biaya pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Majalengka.
Menurut salah seorang anggota BPD di Kabupaten Majalengka, Asep Nur, jika dipaksakan dengan menggunakan bantuan APBD Kabupaten Majalengka yang nilainya sangat terbatas, maka dikhawatirkan panitia sebelas akan menanggung utang.
“Salah satu yang paling dikhawatirkan sejumlah BPD terkait persoalan tersebut adalah mogoknya para panitia sebelas yang harus menanggung beban berat. Sementara anggaran tidak mencukupi,” ujar Asep saat musyawarah daerah BPD se-Kabupaten Majalengka, Jumat (5/3).
Dikatakannya, persoalan tersebut sangat serius. Mengingat waktu pelaksanaan Pilkades serentak terus berjalan, serta tahapan pelaksanaan sudah mulai. Sementara sampai saat ini belum ada satupun solusi yang bisa membuat para panitia sebelas bisa tenang.
“Yang kami khawatirkan justru dengan keterbatasan anggaran ini membuat kinerja panitia sebelas kurang maksimal. Bahkan bisa mengundurkan diri akibat kesulitan dalam melaksanakan kegiatan akibat faktor minimnya anggaran,” tandasnya.
Saat disinggung soal bantuan anggaran Pilkada dari APBD dan APBdes, Asep mengatakan, bantuan yang diberikan Pemkab Majalengka, tidak mencakup semua kebutuhan pelaksanaan Pilkades.
Manurutnya, masih banyak tahapan Pilkades yang luput dari anggaran APBD. Misalnya, biaya rapat, dari mulai rapat panitia sebelas, pleno DPS, rekap DPS tambahan, hingga pleno penetapan DPT dan tahapan pengundian nomor urut dan lainya.
“Sebenarnya cukup banyak tahapan tahapan yang membutuhkan anggaran yang belum tercover sepenuhnya dari APBD, itu yang menjadi masalah,” katanya.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan anggota BPD lain, Aming. Dia menyebut, saat ini ada beberapa panitia sebelas desanya yang sudah menyatakan diri ingin mundur, saat melihat kondisi seperti ini. “Harus segera ada solusi, kami khawatir ini akan menjadi hambatan,” ucapnya.
Sementara itu para ketua BPD dan Ketua Panitia sebelas di tiga kecamatan, yakni Sindangwangi, Rajagaluh dan Leuwimunding sempat melakukan pembahasan bersama dengan pihak DPMD di aula kantor kecamatan Rajagaluh, terkait persoalan tersebut.
Namun ternyata hasilnya tetap mentah dan membuat semua peserta kecewa, karena tidak menemukan solusi yang dinilai pas. “Hasil rapat tadi juga tetap tidak ada solusi mas,”ujar salah seorang peserta rapat. (pai)