RAKYATCIREBON.ID - Pengerukan muara Sungai Sukalila yang dilakukan BBWS Cimanuk-Cisanggarung bersama Pemkot Cirebon menyisakan keluhan para nelayan. Pasalnya, pengerukan terkesan setengah-setengah.
Di bagian menuju ujung muara belum dikeruk, sehingga kapal-kapal nelayan masih terjebak sedimentasi muara.
Ditambah lagi kondisi laut yang surut, pengerukan di ujung muara menyebabkan di bagian pintu masuk muara mengalami pendangkalan. Sehingga kapal nelayan kesulitan keluar masuk.
Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Fitrah Malik yang juga warga Pesisir mengaku, meskipun belum mendengarkan laporan langsung, namun keluhan nelayan mengenai kondisi pengerukan yang belum selesai dan alat berat sudah naik, sudah sampai kepadanya.
\"Saya sudah dengar keluhan nelayan terkait itu,\" ungkap Fitrah kepada Rakyat Cirebon.
Beberapa hal yang dikeluhkan para nelayan, lanjut Fitrah, pengerukan belum selesai 100 persen dan terkesan setengah-setengah.
Alur keluar masuk perahu yang sebelumnya sudah cekung, akibat dikeruk mengalami pendangkalan. \"Jadi perahu sulit keluar masuk. Kecuali dalam kondisi air pasang,\" lanjut Fitrah.
Namun, dijelaskan Fitrah, kemarin ia melihat ada petugas dari BBWS yang melakukan monitoring ke lapangan. Dan sepertinya mereka sadar pengerukan belum sepenuhnya selesai.
Oleh karena itu, ia meminta pihak yang berwenang, dalam hal ini BBWS yang mengeruk, DPUPR yang mengangkut sedimentasi hasil pengerukan yang sudah kering, untuk bisa mendengarkan apa yang dikeluhkan nelayan.
Dia juga mendesak pihak yang berwenang bisa memberikan penjelasan kepada para nelayan tentang hal-hal yang menjadi kendala pengerukan. Sehingga sampai saat ini belum selesai dilakukan.
\"Tadi pagi juga saya lihat ada petugas dari BBWS yang turun ke lapangan. Sepertinya alat berat akan kembali diturunkan untuk menyelesaikan pengerukan,\" jelasnya.
Terkait proses pengerukan ini, kata Fitrah, Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati yang sangat konsen memperhatikan kawasan Pesisir agar segera dibangun, perlu mendapat apresiasi.
Namun demikian, ia pun meminta kepada para nelayan untuk bersabar, karena semua sedang dalam proses.
\"Infonya, kemarin itu tersendat karena pergantian pejabat di BBWS,\" kata Fitrah.
Sementara itu, Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP, Wadi SE mengatakan, rencana penataan kawasan Pesisir melalui program Kotaku, saat ini masih proses lelang di provinsi. Diperkirakan, program akan mulai dilaksanakan bulan Juni mendatang. \"Masih lelang. Insya Allah, April atau Juni baru turun,\" kata Wadi. (sep)